Gelombang Pembersihan Jenderal di China Dipandang Puncak Kekuasaan Xi Jinping tapi Melemahkan

BEIJING, KOMPAS.TV - Sebuah pembersihan besar-besaran terhadap jenderal-jenderal China dipandang melemahkan Angkatan Bersenjata China, mengungkap korupsi yang sudah lama tertanam dan mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk diperbaiki, yang dapat memperlambat upaya modernisasi militer pemimpin China, Xi Jinping, di tengah ketegangan geopolitik, kata para analis.

Pada tanggal 29 Desember, para pembuat undang-undang terkemuka China memberhentikan sembilan perwira militer senior dari badan legislatif nasional, demikian dilaporkan oleh media negara, langkah yang biasanya menjadi tanda akan hukuman lebih lanjut bagi kader yang menyimpang.

Banyak dari mereka berasal dari Pasukan Roket, bagian kunci dari Angkatan Bersenjata Pembebasan Rakyat (PLA) yang mengawasi misil taktis dan nuklir, seperti laporan yang dikutip Straits Times, Minggu, (31/12/2023).

Pembersihan ini merupakan kemunduran bagi Presiden China, Xi Jinping, yang menggelontorkan miliaran dolar untuk pembelian dan pengembangan peralatan sebagai bagian dari upaya modernisasinya untuk membangun militer "kelas dunia" pada tahun 2050, dengan anggaran pertahanan Beijing yang tumbuh lebih cepat daripada ekonomi selama beberapa tahun.

Namun, kejatuhan terbaru jenderal-jenderal dan pemasok peralatan militer telah melubangi beberapa aura ini, dan menimbulkan pertanyaan apakah telah ada pengawasan yang memadai terhadap investasi militer besar ini saat China bersaing dengan Amerika Serikat di wilayah kunci, termasuk Taiwan dan Laut China Selatan.

Sejak Xi berkuasa pada tahun 2012, ia telah memulai kebijakan keras anti-korupsi yang luas di antara anggota Partai Komunis dan pejabat pemerintah, dengan PLA menjadi salah satu target utamanya.

Sembilan jenderal PLA yang dikeluarkan dari legislatif berasal dari beberapa divisi militer; tiga di antaranya adalah mantan komandan atau wakil komandan Pasukan Roket PLA; satu adalah mantan kepala Angkatan Udara dan satu adalah komandan Angkatan Laut yang bertanggung jawab untuk Laut China Selatan. Empat perwira bertanggung jawab atas peralatan.

"Ini adalah tanda jelas bahwa mereka dipecat," kata Dr. Andrew Scobell, seorang fellow terkemuka untuk China di Institute for Peace AS.

Baca Juga: China Tunjuk Dong Jun Jadi Menteri Pertahanan, Eks Komandan Pasukan di Laut China Selatan

Lebih banyak kepala jenderal akan menggelinding

Beijing tidak menjelaskan mengapa para jenderal itu dipecat. Beberapa analis mengatakan bukti menunjuk pada korupsi dalam pengadaan peralatan oleh Pasukan Roket PLA.

"Lebih banyak kepala akan menggelinding. Pembersihan yang berpusat di sekitar Pasukan Roket belum selesai," kata Profesor Associate Alfred Wu dari Lee Kuan Yew School of Public Policy di Singapura.

Jenderal Wei Fenghe, mantan menteri pertahanan yang dulunya memimpin Pasukan Roket, juga menghilang.

Ketika ditanya tentang keberadaannya, juru bicara Kementerian Pertahanan mengatakan pada bulan Agustus bahwa militer tidak mentoleransi korupsi.

Penggantinya, Jenderal Li Shangfu, tiba-tiba dipecat sebagai menteri pertahanan pada bulan Oktober tanpa penjelasan setelah juga menghilang selama beberapa bulan.

Sebelumnya, ia pernah mengepalai departemen peralatan. Salah satu deputinya saat itu dikeluarkan dari Parlemen pada 29 Desember.

Pada hari yang sama, Laksamana Dong Jun, mantan kepala Angkatan Laut China, dengan latar belakang Laut China Selatan, diumumkan sebagai pengganti Jenderal Li sebagai menteri pertahanan.

Para analis mengatakan bahwa meskipun militer China telah lama dikenal karena korupsi, luasnya pembersihan terkini dan keterlibatan Pasukan Roket sangat mengejutkan.

"Bagian dari PLA ini seharusnya memiliki proses penyaringan yang paling ketat untuk perwira senior, mengingat pentingnya memiliki orang yang sangat tepercaya yang bertanggung jawab atas senjata nuklir China," kata Senior Fellow Georgetown University untuk Initiative for US-China Dialogue on Global Issues, Dennis Wilder.

"Selain itu, tampaknya melibatkan beberapa pria senior daripada satu 'apel busuk'."

Para analis mengatakan pembersihan pemimpin militer senior bisa membuat Pasukan Roket melemah sampai Xi berhasil menempatkan segalanya pada tempatnya.

"Pasukan nuklir strategis adalah sandaran keamanan nasional China, dan cadangan terakhir untuk Taiwan," kata Yun Sun, direktur program China di Stimson Centre, sebuah think tank yang berbasis di Washington.

"Dibutuhkan waktu bagi China untuk membersihkan kekacauan dan mengembalikan kepercayaan pada kompetensi dan kepercayaan Pasukan Roket. Ini berarti, untuk sementara waktu, China berada pada posisi yang lebih lemah."

Sun menggambarkan kampanye Presiden Xi untuk memberantas korupsi militer sebagai tugas Sisyphean "yang tidak pernah bisa diselesaikan".

Baca Juga: China Larang Ekspor Teknologi Logam Tanah Jarang, Ketegangan dengan Barat Meningkat

Bertarung dan Memenangkan Pertempuran?

Dalam jangka panjang, para analis menduga masalah kronis korupsi akan tetap ada dalam militer China karena beberapa penyebab akar masalah belum diatasi, termasuk gaji rendah perwira dan ketidakjelasan dalam pengeluaran militer.

Chen Daoyin, dari Universitas Politik dan Hukum Shanghai, mengatakan pembersihan yang sedang berlangsung mungkin akan mencegah Xi untuk mengambil risiko bentrokan serius dengan militer lain dalam lima hingga 10 tahun mendatang.

"Sebelum menyadari seberapa merajalelanya korupsi, ia minum racunnya sendiri dan berpikir bahwa militer benar-benar bisa 'bertarung dan memenangkan pertempuran' seperti yang diharapkannya," kata Chen, yang kini menjadi komentator politik berbasis di Chile.

"Tapi bagaimana hati para jenderal dapat terlibat dalam pertempuran, jika mereka hanya sibuk mengisi kantong mereka sendiri? Xi sekarang tahu bahwa pernyataan loyalitas mereka kepada partai dan militer tidak lebih dari isapan jempol. Saya bayangkan ini akan mengurangi sedikit kepercayaannya."