Kompas TV internasional kompas dunia

Media Asing Ungkap Presiden Jokowi Bersuara Keras Atas Kritik Lambatnya Penyelesaian Masalah Myanmar

Kompas.tv - 12 Mei 2023, 05:15 WIB
media-asing-ungkap-presiden-jokowi-bersuara-keras-atas-kritik-lambatnya-penyelesaian-masalah-myanmar
Media asing melaporkan diksi suara keras Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap mereka yang mengkritik kurangnya kemajuan dalam penerapan rencana perdamaian ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. (Sumber: Kompas TV/Antara)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Dalam konferensi pers, Presiden Jokowi mengatakan, "ASEAN adalah keluarga yang sangat kuat, persatuan kita sangat penting untuk berlayar menuju tujuan yang sama."

Dalam pernyataan ketua yang dikeluarkan pada akhir pertemuan, para pemimpin ASEAN menegaskan posisi mereka bahwa konsensus lima poin tetap menjadi acuan utama blok tersebut.

Para pemimpin juga dengan tegas mengutuk serangan baru-baru ini terhadap konvoi kemanusiaan di Myanmar. Selain itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengatakan kepada wartawan Singapura bahwa rencana ini masih punya tujuan, "Ini menandakan tidak semua berjalan baik, kemajuan harus dicapai, sementara itu, masalah di Myanmar tidak dapat menghambat karya, kerja sama, dan keterlibatan ASEAN dengan mitra dialog di seluruh dunia."

Myanmar tetap menjadi negara anggota ASEAN, dan diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat nonpolitik, yang menurut PM Lee merupakan solusi yang dapat diterima.

"Saya pikir kita tidak boleh hanya mengatakan, 'Anda tidak ingin berbicara, saya tidak ingin berbicara' lalu kita bersikap dingin selamanya. Anda tidak ingin berbicara, saya terus ingin berbicara dengan Anda, dan kami akan mencoba membuat upaya untuk memungkinkan Anda kembali ke barisan politik kami."

Baca Juga: KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo Hasilkan 3 Kesepakatan, Apa Saja?


Sementara itu, ada juga kebutuhan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak di Myanmar. Menurut PM Lee, perlu ada upaya untuk mempengaruhi hal-hal yang lebih baik sehingga para pihak dapat saling berbicara dan bantuan kemanusiaan dapat diberikan, jika memungkinkan, sehingga kekerasan dapat dihentikan.

"Ini sangat sulit dilakukan. Akan memakan waktu yang lama," tambah Lee.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang berada di konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo, mengatakan kurangnya kemajuan dalam implementasi konsensus "tidak berarti ASEAN harus menyerah, terutama menyerah pada prinsip dalam Piagam ASEAN" yang, antara lain, menyatakan pengambilan keputusan harus didasarkan pada konsultasi dan konsensus dengan negara anggota.

Dalam sesi wawancara singkat setelah konferensi pers, Retno mengatakan kepada wartawan bahwa beberapa kemajuan telah dicapai dalam implementasi rencana perdamaian, seperti akses ke pihak-pihak terkait dalam distribusi bantuan kemanusiaan.

"Sekarang, akses telah diberikan, sehingga mereka dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait... dan kami akan terus memperluas pengiriman bantuan kemanusiaan."

Menanggapi pertanyaan dari The Straits Times tentang perbedaan pandangan di antara para pemimpin dalam menangani krisis tersebut, Retno mengatakan, "Hal ini sangat wajar bahwa ada perbedaan pandangan."

"Tapi yang jelas adalah bahwa semua pemimpin sepakat akan pentingnya mendesaknya implementasi konsensus lima poin. Kita masih bersatu dan kuat dalam melihat kepentingan mendesak dalam melaksanakannya," tambahnya.

Dia mengatakan, "Belum mencapai kesepahaman bersama tidak berarti tidak akan ada solusi. Kita akan mencoba lagi dan lagi. Dan kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama."




Sumber : Straits Times


BERITA LAINNYA



Close Ads x