Media Asing Ungkap Presiden Jokowi Bersuara Keras Atas Kritik Lambatnya Penyelesaian Masalah Myanmar

LABUAN BAJO, KOMPAS.TV – Media asing melaporkan diksi suara keras Presiden Indonesia Joko Widodo terhadap mereka yang mengkritik kurangnya kemajuan dalam penerapan rencana perdamaian ASEAN untuk menyelesaikan krisis di Myanmar.

Demikian dilaporkan oleh Straits Times pada Kamis (11/5/2023).

Indonesia, yang menjabat sebagai ketua ASEAN, mengatakan bahwa mereka mengadopsi kebijakan "non-megaphone" yang tenang dalam upaya mengakhiri kekerasan di Myanmar. Mereka telah melakukan lebih dari 60 pertemuan dengan berbagai pihak terkait, tetapi para penentang mengeluhkan kemajuan yang lambat dan menuntut tindakan yang lebih tegas terhadap rezim militer Myanmar.

"Engagement (keterlibatan) tidak berarti pengakuan, itulah mengapa saya menyampaikan di pertemuan ASEAN bahwa persatuan ASEAN sangat penting. Tanpa persatuan, mudah bagi pihak lain untuk memecah belah ASEAN, dan saya yakin tidak ada negara ASEAN yang menginginkan hal itu," ujar Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers pada hari Kamis, (11/5/2023), untuk menutup KTT ASEAN selama dua hari di Labuan Bajo, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Tidak ada pihak di dalam atau di luar ASEAN yang boleh memanfaatkan konflik internal di Myanmar. Kekerasan harus dihentikan, dan rakyat harus dilindungi," tambahnya.

Konsensus lima poin dibentuk oleh ASEAN pada April 2021 sebagai upaya untuk menyelesaikan krisis yang dipicu oleh kudeta militer Myanmar pada bulan Februari tahun itu, yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan mengungsi ratusan ribu orang.

Konsensus tersebut menyerukan dialog antara semua pihak, penghentian segera kekerasan di Myanmar, penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi mediasi, bantuan kemanusiaan, dan kunjungan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak yang terkait.

Dalam sesi rapat sebelumnya, Widodo mengajukan "persatuan di ASEAN untuk merumuskan langkah ke depan kita" dalam menyelesaikan krisis di Myanmar yang dikuasai militer. Ia mengakui bahwa "tidak ada kemajuan yang signifikan" dalam rencana perdamaian tersebut.

Baca Juga: Pernyataan Lengkap Jokowi soal Hasil KTT ASEAN 2023

"Namun, saya harus jujur... tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi konsensus lima poin ini, oleh karena itu persatuan di ASEAN diperlukan untuk merumuskan langkah ke depan kita," ujar Jokowi kepada rekan-rekannya.

Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kredibilitas ASEAN terancam karena konsensus tidak hanya memanggil untuk terlibat dengan semua pihak yang terlibat, tetapi juga untuk menjunjung tinggi inklusivitas. Sebagai ketua ASEAN tahun 2023, Indonesia siap berbicara dengan siapa saja, termasuk junta dan semua pihak yang terlibat di Myanmar untuk kepentingan negara tersebut.

Indonesia telah melibatkan banyak pihak di Myanmar untuk mencari solusi, "Meskipun kami tidak selalu membicarakannya," tegas Presiden Jokowi.

"Kami akan terus melibatkan lebih banyak pihak di Myanmar untuk menciptakan dialog sebanyak mungkin. Kami berharap Myanmar juga memiliki komitmen politik untuk berdialog secara internal. Saya perlu menekankan sekali lagi bahwa terlibat tidak berarti pengakuan. Ini jelas."