Kontroversi Peta Islam, Grup Muslim Austria Akan Gugat Pemerintah

WINA, KOMPAS.TV - Kelompok Muslim Austria akan menggugat Pemerintah Austria setelah menerbitkan Peta Islam yang kontroversial.

Konten yang dimunculkan oleh pemerintah negara itu dianggap bernuansa politik. 

Kelompok Pemuda Muslim Austria mengecam isi buku peta Islam yang diluncurkan Kementerian Integrasi Austria yang mengidentifikasi lokasi masjid dan asosiasi muslim di seluruh negara tersebut.

“Publikasi dari semua nama, fungsi dan alamat dari institusi Muslim dan institusi yang mewakili Musim, adalah sebuah langkah yang melewati batas dan tak pernah terjadi sebelumnya,” bunyi pernyataan mereka, Sabtu (29/5/2021), dikutip dari Al-Jazeera.

Baca Juga: Pesawat Cessna Jatuh ke Danau di Tenessee, Tujuh Orang Diyakini Tewas

Menteri Integrasi Austria Susanne Raab meluncurkan Situs Peta Islam pada Kamis (27/5/2021).

Laman tersebut diberi nama Peta Islam Nasional, dan isinya merupakan lokasi dan nama dari lebih dari 620 masjid, asosiasi, para pejabat Muslim di Austria dan kemungkinan koneksi mereka di luar negeri.

Komunitas Relijius Islam Austria (IGGOE) menilai hal itu menstigmatisasi muslim yang yang tinggal di negara tersebut.

Kelompok itu menegaskan hal tersebut sebagai potensi berbahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokrasi di Austria.

“Kampanye ini mengobarkan rasisme, dan mengekspos warga Muslim akan memberikan risiko keamanan yang besar,” tutur IGGOE.

Baca Juga: Arab Saudi Izinkan Masuk Pelancong dari 11 Negara, AS dan Inggris Termasuk di Antaranya

Menurut Kementerian Integrasi Austria, peta tersebut tak bertujuan menempatkan muslim secara umum sebagai pihak yang dicurigai.

Ia mengatakan tujuannya adalah untuk memerangi ideologi politik, bukan agamanya.

Peta Islam ini sebelumnya telah meningkatkan tensi antara Partai Konservatif yang merupakan partai dari Kanselir Sebastian Kurz, dan partner koalisinya, Partai Hijau.

Juru Bicara Partai Hijau untuk integrasi dan perbedaan, Faika El-Nagashi mengungkapkan di Twitter bahwa tak ada anggota partainya yang terlibat terhadap pembentukan peta itu.

“Proyek tersebut berbeda dengan kebijakan integrasi dan dialog yang seharusnya dilakukan,” cuit El-Nagashi.

Baca Juga: Dinyatakan Hilang Diculik 2 Tahun Lalu, Gadis Ini Ditemukan dengan Cara Mengejutkan

Di Austria, serangan berlatarkan Islamophobia terus meningkat, sejak penyerangan di Wina, November lalu.

Selain itu, beberapa kebijakan Pemerintah Austria dianggap menekan umat Muslim.

Sebelumnya mereka mensahkan UU pelarangan jilbab bagi siswi SD pada 2019.

Namun, di akhir tahun lalu Mahkamah Konstutusi Autria membatalkan.