Sri Mulyani Ungkap Pemblokiran Anggaran Kementerian dan Lembaga Sudah Dilakukan sejak 2022

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah memblokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp50,15 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, hal itu dilakukan lewat skema automatic adjustment.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kondisi di luar dugaan yang harus menjadi prioritas negara.

“Ini adalah mekanisme anggaran di mana kami menyampaikan kepada seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen, kalau sampai ada sesuatu yang bergerak,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai mencoblos di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). 

Sri Mulyani mengatakan, automatic adjustment bukan kali ini saja dilalukan. Tapi sudah ada sejak 2022, dimana saat itu negara menghadapi gejolak harga komoditas yang menyebabkan harga minyak goreng naik, sehingga perlu adanya dukungan fiskal untuk menekan efek dari situasi tersebut.

Untuk tahun 2023, pemblokiran anggaran juga dilakukan untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak.

Baca Juga: Airlangga Sebut Anggaran K/L Rp50,14 T yang Diblokir untuk Tambahan Bansos dan Subsidi Pupuk

“Jadi, kalau dianggap ada prioritas baru, maka kami meminta seluruh K/L untuk mencadangkan 5 persen,” ujarnya seperti dikutip dari Antara. 

Tapi ia memastikan, pemblokiran anggaran itu tidak akan mengganggu program prioritas tiap K/L.

Bendahara Negara menyebut, tiap tahunnya rata-rata penyerapan anggaran K/L berada di kisaran 95 persen, sehingga ada sisa 5 persen anggaran yang memang tidak digunakan untuk anggaran prioritas K/L.

“Jadi, 5 persen itu, kalau dilihat dari track record K/L, itu ada di bagian yang dianggap tidak mempengaruhi prioritas dari K/L. Itu yang kami lakukan,” ucapnya. 

Jika kondisi sudah membaik, ketidakpastian mulai terkendali, dan prioritas telah diamankan sesuai program pembangunan pemerintah maka anggaran yang diblokir tersebut kembali dikelola oleh K/L.

Instruksi automatic adjustment tertuang pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 yang dikeluarkan pada 29 Desember 2023.

Baca Juga: Stafsus Sri Mulyani Tanggapi Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak yang Tak Disetujui saat Pandemi

Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2024 dipandang perlu untuk dilakukan dengan menimbang kondisi geopolitik global. ebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024.

Kebijakan automatic adjustment belanja K/L TA 2024 ditetapkan sebesar Rp50,148 triliun.

Kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan automatic adjustment atau menjadi anggaran cadangan di antaranya belanja barang yang dapat diefisienkan, yang diutamakan dari 10 akun belanja barang seperti honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan barang non operasional lainnya.

Kemudian, juga termasuk belanja modal yang dapat diefisienkan serta kegiatan yang saat ini diblokir dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I TA 2024.

Sementara anggaran yang dikecualikan pada kebijakan automatic adjustment yaitu belanja bantuan sosial atau bansos (Penerima Bantuan Iuran/PBI Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan/PKH, dan Kartu Sembako), belanja tahapan pemilu, belanja Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Juga: Dibuka Hari Ini, Cek Harga Tiket dan Daftar Merek Kendaraan yang Hadiri IIMS 2024

Juga belanja untuk pembayaran kontrak tahun jamak, belanja untuk pembayaran ketersediaan layanan (availability payment/AP), belanja untuk daerah otonomi baru (empat provinsi) atau K/L baru, dan belanja untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.

Adapun untuk kebijakan automatic adjustment TA 2024, Menkeu Sri Mulyani tidak merinci kondisi prioritas yang bakal menggunakan cadangan anggaran tersebut.

Namun sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, anggaran kementerian dan lembaga yang diblokir sebesar Rp50 triliun memang akan digunakan untuk bansosù dan subsidi pupuk. 

“Itu nanti kan tekniknya ada berbagai macam cara. Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyesuaikan, salah satunya Automatic Adjustment,” kata Airlangga di Jakarta pada Senin (5/1). 

Yang terbaru, pemerintah menambah anggaran Rp14 triliun untuk penyediaan subsidi pupuk yang bertujuan agar target pengadaan 7,7-7,8 juta ton pupuk bersubsidi tahun ini dapat tercapai.

Baca Juga: Kemenag Tambah Beasiswa PIP Madrasah dari Rp1 Juta jadi Rp1,8 Juta

Airlangga menyatakan, penambahan subsidi pupuk saat ini penting untuk dilakukan mengingat telah memasuki musim tanam. 

Penambahan alokasi anggaran itu dilakukan guna mengatasi kekurangan pupuk bersubsidi yang tahun ini ditargetkan akan diberikan kepada 14,3 juta petani.

“Dan ini subsidi pupuk tidak boleh lambat, sehingga Presiden sudah sepakat menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga telah menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp14 triliun dari pagu semula yang sebesar Rp26 triliun untuk pengadaan 2,5 juta ton tambahan pupuk bersubsidi tersebut.

Selain itu, pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan. Besarannya adalah Rp200.000 per bulan tapi akan diberikan sekaligus untuk tiga bulan di Februari. 

Sehingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mendapat Rp600.000. Kemenkeu telah menyiapkan dana Rp11,25 triliun untuk program itu.