Mengenal Dana Abadi Pesantren, Diusung Prabowo-Gibran, Tapi Sudah Diteken Jokowi Sejak 2021

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengusung janji Dana Abadi Pesantren sebagai salah satu program unggulannya jika terpilih dalam Pilpres 2024. 

Namun ternyata, program itu memang sudah ada di pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan, wacana dana abadi untuk pesantren, bukan program baru untuk pemerintah.

"Dana abadi Pesantren bukanlah program baru, melainkan merupakan program pemerintah yang sudah berjalan saat ini," kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10/2023). 

Ia menjelaskan, program itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Sementara Perpres tersebut adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Menurut Baidowi, UU Pesantren merupakan usulan dari Fraksi PPP yang semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan dana sejumlah Rp250 miliar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pesantren. 

Baca Juga: Sri Mulyani Singgung Program Gibran soal KIS Lansia hingga Dana Abadi: Sudah Ada di APBN 2024

Dana ini tersedia melalui skema Dana Abadi Pesantren yang bersumber dari Dana Abadi Pendidikan. 

"Program ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," ujarnya. 

Sementaran untuk 2024, Dana Abadi Pesantren sudah dimasukkan dalam UU APBN dan akan meningkat Rp2 triliun diambil dari tambahan Dana Abadi Pendidikan Rp15 Triliun.

"Fraksi PPP dalam rapat paripurna mengusulkan segera pembentukan Dirjen Pesantren di Kementerian Agama sebagai bentuk perhatian negara kepada pesantren. Pesantren memiliki tiga fungsi yakni pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat," tuturnya. 

Dana Abadi Pesantren Khusus untuk Beasiswa

Sementara itu, Sekjen Kemenag Nizar Ali menyebut keberadaan Dana Abadi Pesantren sudah ditunggu kalangan pesantren.

Baca Juga: Garuda Indonesia Travel Fair 2023 Digelar Mulai Hari Ini, Ada Diskon Tiket Pesawat hingga 80 Persen

“Di satu sisi, Dana Abadi Pesantren ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Di sisi lain, kalangan pesantren juga sudah menunggu-nunggu kapan Dana Abadi Pesantren ini bisa diwujudkan,” ungkap Nizar Ali dalam rapat bersama dengan Kemendikbud dan LPDP pada Maret 2023. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan skema penggunaan Dana Abadi Pesantren 2023. 

Anggaran ini sepenuhnya akan dialokasikan untuk pembiayaan beasiswa gelar atau non gelar, untuk jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi kalangan pesantren.

“Oleh karena Dana Abadi Pesantren bersumber dari Dana Abadi Pendidikan, maka peruntukannya hanya untuk fungsi pendidikan, bukan untuk yang lainnya, semisal dakwah atau pemberdayaan masyarakat, sebagaimana fungsi yang dijalankan oleh pesantren selama ini," terangnya dikutip dari laman resmi Kemenag. 

Baca Juga: Bansos Beras akan Diperpanjang hingga Januari-Maret 2024, Jokowi: Kita Berdoa APBN-nya Cukup