2 Juta Beras Impor Masuk November, Pimpinan DPR Minta Warga Jangan Panik

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, pasokan beras pemerintah aman karena ada dua juta ton beras impor. 1,6 juta sudah masuk ke Indonesia dan sisanya 400.000 ton masih dalam proses. Namun ia memastikan, seluruhnya akan sudah tiba di tanah air pada November 2023.

“Seluruh importasi 2 juta ton akan masuk paling lambat November 2023,” kata Arief saat dihubungi Kompas.TV, Rabu (4/10/2023).

Beras inilah yang menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserap Bulog dan disalurkan menjadi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Ia menegaskan, pembelian beras yang dibatasi di ritel modern adalah khusus beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Juga: Peritel Minta HET Beras Premium Direvisi karena Harga Terus Naik dari Produsen

“Yang dibatasi itu khusus beras SPHP, yang punya Bulog dua pak per customer supaya rata karena harganya kan bagus banget Rp10.900. Tapi kalau untuk beras premium atau beras khusus, itu tergantung terserah dari peritelnya,” ujarnya.

Arief mengatakan, pembatasan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar beras SPHP Bulog bisa dinikmati merata oleh masyarakat. Dengan dibatas dua pak per orang, bisa mencegah panic buying. Seperti diketahui, selain menjual beras SPHP, ritel modern juga menjual beras premium yang komersil dengan kemasan sama, per 5 kg tiap kemasan.

Harganya tentu lebih mahal dari beras SPHP, sehingga penjualannya juga belum ada pembatasan. Namun mengikuti pasokan yang dimiliki toko ritel tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menyampaikan, pembatasan pembelian beras SPHP tergantung dari stok beras yang ada.

Baca Juga: Jokowi Minta APBN dan APBD Jangan Dicecer ke Dinas-Dinas

"Kalau sudah guyur (stok CBP) ya mungkin sudah tak ada pembatasan. Jadi pembatasan ini untuk pemerataan dan untuk konsumen. Sehingga kita memastikan adalah rumah tangga, bukan pedagang atau bukan yang ingin memanfaatkan situasi atau suasana saat ini," terang Roy saat dikonfirmasi Kompas.TV, Rabu (4/10).

"Kita harus atur sedemikian rupa sesuai arahan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan bulog khususnya yang di ritel anggota Aprindo menjual dengan batasan 2-3 kemasan sekali belanja," tambahnya.

Ia menilai, meski dibatasi jumlah beras itu tetap bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga. Karena setiap pembelian, konsumen bisa mendapat total 10 kg beras.

Ia menyebut, pembatasan ini juga dilakukan karena beras SPHP bukan hanya disalurkan ke peritel, tapi juga ke warung dan pedagang pasar.

Baca Juga: TikTok Shop Ditutup Hari Ini, Bagaimana Nasib Para Seller?

"Beras SPHP medium Bulog itu masih harus diatur dengan operasi pasar dan bansos makanya kita buat pembatasan," sambungnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengimbau masyarakat agar tidak panic buying terhadap beras. Menurutnya pemerintah sudah memikirkan cara untuk memastikan pasokan beras agar selalu tersedia di masyarakat.

”Kita sedang menghadapi El Nino, Pemerintah juga telah mengambil kebijakan untuk impor beras, tentunya jangan sempat masyarakat menjadi panic buying,” kata Lodewijk seperti dikutip dari laman resmi DPR, Selasa (3/10).

 Ia mengatakan, jika terjadi panic buying maka sebenarnya akan menyusahkan masyarakat yang sedang sangat membutuhkan. Sehingga di momen seperti ini, perlu adanya kerja sama dan kebijaksanaan yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar ketersediaan panggan bisa cukup hingga El Nino benar-benar berlalu.

Baca Juga: Bahlil Siap Mundur dari Menteri Investasi jika Terbukti Main Uang di Rempang Eco City

”Karena saya tahu masyarakat sangat membutuhkan, sekarang ada El Nino, El Nino ini tentunya berdampak kepada ketersediaan pangan walaupun pemerintah sudah mengambil (kebijakan tapi itukan dibatasi,” ujarnya.

 Lebih lanjut, Lodewijk menuturkan hal penting lain yang perlu dimitigasi yakni tidak menentunya cuaca yang akan mempengaruhi musim tanam di Indonesia.

”Kalau kita katakan setelah hujan mungkin ada banjir itu yang harus di mitigasi juga, dan setelah itulah musim tanam, berapa lama setelah itu panen produk yang dihasilkan, cukup enggak, itu yang tentunya harus dihitung pemerintah,” tuturnya.