Kompas TV ekonomi ekonomi dan bisnis

2 Juta Beras Impor Masuk November, Pimpinan DPR Minta Warga Jangan Panik

Kompas.tv - 4 Oktober 2023, 09:45 WIB
2-juta-beras-impor-masuk-november-pimpinan-dpr-minta-warga-jangan-panik
Presiden Joko Widodo meluncurkan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 dalam bentuk beras SPHP. (Sumber: Setneg.go.id)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, pasokan beras pemerintah aman karena ada dua juta ton beras impor. 1,6 juta sudah masuk ke Indonesia dan sisanya 400.000 ton masih dalam proses. Namun ia memastikan, seluruhnya akan sudah tiba di tanah air pada November 2023.

“Seluruh importasi 2 juta ton akan masuk paling lambat November 2023,” kata Arief saat dihubungi Kompas.TV, Rabu (4/10/2023).

Beras inilah yang menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diserap Bulog dan disalurkan menjadi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Ia menegaskan, pembelian beras yang dibatasi di ritel modern adalah khusus beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Baca Juga: Peritel Minta HET Beras Premium Direvisi karena Harga Terus Naik dari Produsen

“Yang dibatasi itu khusus beras SPHP, yang punya Bulog dua pak per customer supaya rata karena harganya kan bagus banget Rp10.900. Tapi kalau untuk beras premium atau beras khusus, itu tergantung terserah dari peritelnya,” ujarnya.

Arief mengatakan, pembatasan itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar beras SPHP Bulog bisa dinikmati merata oleh masyarakat. Dengan dibatas dua pak per orang, bisa mencegah panic buying. Seperti diketahui, selain menjual beras SPHP, ritel modern juga menjual beras premium yang komersil dengan kemasan sama, per 5 kg tiap kemasan.

Harganya tentu lebih mahal dari beras SPHP, sehingga penjualannya juga belum ada pembatasan. Namun mengikuti pasokan yang dimiliki toko ritel tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menyampaikan, pembatasan pembelian beras SPHP tergantung dari stok beras yang ada.

Baca Juga: Jokowi Minta APBN dan APBD Jangan Dicecer ke Dinas-Dinas

"Kalau sudah guyur (stok CBP) ya mungkin sudah tak ada pembatasan. Jadi pembatasan ini untuk pemerataan dan untuk konsumen. Sehingga kita memastikan adalah rumah tangga, bukan pedagang atau bukan yang ingin memanfaatkan situasi atau suasana saat ini," terang Roy saat dikonfirmasi Kompas.TV, Rabu (4/10).



Sumber :


BERITA LAINNYA



Close Ads x