MenPANRB Azwar Anas: Rekrutmen ASN Berjalan Fair dan Tidak Bisa Titipan, Dulu Keliru

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjamin pelaksanaan rekrutmen ASN 2023 dilakukan secara terbuka dan tidak bisa titip-menitip posisi. 

Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN 2023, di Jakarta, Kamis (3/8/2023).

“Terima kasih kepada instansi yang menyampaikan usulan formasi. Semoga proses seleksi berjalan lancar. Kami menjamin semuanya fair, tidak bisa titip-menitip. Kita berharap ASN bisa melahirkan kinerja berdampak yang dapat dirasakan masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Anas. 

Adapun sebanyak 572.496 formasi ASN nasional 2023 (data per 1 Agustus 2023) sudah ditetapkan pemerintah. Jumlah tersebut untuk formasi 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN.

Baca Juga: Ketua Komisi II DPR: RUU ASN Rampung, Tenaga Honorer Tidak Diberhentikan

Alokasi formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. 

Sedangkan di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.826 PPPK Teknis. Proses seleksi akan dimulai pada September 2023. 

Sebelumnya, Anas mengakui banyaknya fenomena "pegawai titipan" di instansi pemerintahan. Hal itu ia sampaikan dalam acara peresmian Mal Pelayanan Publik di Jakarta, Kamis (13/7/2023). 

"Kalau bapak/ibu menerima terus (titipan calon pegawai), apalagi jabatan kita ini jabatan politik, baru duduk orang sudah datang, ada ponakan, tetangga, saudara. 'Hei apa gunanya kamu jadi bupati kalau tetanggamu enggak bisa kamu bantu'," ujar Anas. 

Baca Juga: Dicoret dari PSN di Era Jokowi, Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan Lanjut di Pemerintahan Berikutnya

"Itu godaan-godaan. Yang begini ini nih yang nambah. Akhirnya satu tambah satu bilang 'jangan bilang-bilang ya saya titip'. Akhirnya 50 orang didengar titip semua," tambahnya. 

Hal seperti itu pernah ia alami saat menjadi Bupati Banyuwangi. Saat itu ia menyerahkan urusan tenaga honorer ke (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. 

Hingga akhirnya jumlah tenaga honorer di lingkungan Pemkab Banyuwangi menjadi ribuan. 

"Saya dulu ada kekeliruan, saya dulu mendelegasikan ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dengan tenaga-tenaga yang disisipkan di kegiatan. Honorer akhirnya melimpah tidak terkontrol waktu saya di awal (menjadi Bupati Banyuwangi)," tutur Anas. 

Baca Juga: Jokowi akan Revisi Syarat Pembelian Motor Listrik, Buka Opsi 1 KTP Dapat 1 Motor Listrik

"Saya tidak pernah cek ke SKPD berapa tenaga honorer untuk membantu peningkatan kerja atau tenaga yang disisipkan di kegiatan. Ini kadang kegiatannya enggak ada tapi honorernya banyak. Maka begitu didata jumlahnya ribuan," lanjutnya.  

Anas pun kemudian mendapat surat dari Kementerian PANRB saat itu, yang mengingatkan kementerian, lembaga, dan instansi pemerintahan lainnya tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer. 

Ia pun akhirnya membuat kebijakan penerimaan honorer yang lebih selektif, yaitu menggunakan sistem computer assisted test (CAT).

"Semua honorer di BKD (Badan Kepegawaian Daerah) kami tes dengan sistem CAT yang hasilnya semua orang bisa melihatnya," sebutnya. 

Baca Juga: Diduga Dipukuli 7 Teman Sekelas, Siswi SMP di Baubau Tak Sadarkan Diri Selama 3 Hari

Namun Anas menegaskan, ia pribadi tak pernah menitipkan siapapun menjadi pegawai pemerintahannya. 

"Saya di Banyuwangi tidak pernah menitipkan satu pun orang selama saya menjabat, silakan dicek. Karena sekali bupati titip itu ditunggu sekalipun gubernurnya," ucapnya.