Pembangunan IKN Butuh 1 Juta Semen Per Tahun, Perusahaan Semen Cuan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Analis Mirae Asset Sekuritas Emma Almira Fauni menyatakan, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan kontribusi terhadap penjualan semen secara nasional sekitar 800.000 hingga 1 juta ton per tahun.

Ia menyebut dua perusahaan semen besar nasional yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan PT Indocement Tunggal Prakarsa (INTP) akan bisa menangkap peluang tersebut, seiring kondisi keuangan yang relatif baik.

Emma menyampaikan, pembangunan IKN berpotensi berdampak positif terhadap perkembangan wilayah di sekitarnya. Sehingga diharapkan bisa menopang perekonomian nasional dari kemungkinan terjadinya perlambatan.

“Pembangunan IKN saat ini memberikan kontribusi penjualan (demand) nasional sekitar 800.000 hingga 1 juta ton per tahun,” kata Emma dalam konferensi pers Media Day: June 2023 di Jakarta, Kamis (8/6/2023). 

“Ada dua sisi. Pertama, SMGR unggul dibanding INTP karena penurunan kinerja kuartal I-2023 secara quartal to quartal (qoq), SMGR lebih terkendali daripada INTP, sehingga tekanan harga di pasar untuk SMGR dapat lebih melunak," tambahnya. 

Baca Juga: Klaim Insentif untuk IKN sudah Disiapkan Pemerintah, Jokowi: Saya Juga Pebisnis, Jangan Khawatir

Pada kesempatan yang sama, Senior Economist Mirae Asset Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan, pemerintah telah menaikkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2023 menjadi Rp392 triliun, dari Rp365,8 triliun pada 2022.

Anggaran tersebut akan difokuskan untuk pelayanan dasar, seperti pembangunan rumah, sekolah, penyediaan air minum, serta konektivitas termasuk jalan dan jalan tol.

“Namun, realisasi belanja infrastruktur baru Rp59,7 triliun hingga April atau setara 15,2 persen total anggaran 2023. Realisasi belanja infrastruktur perlu dipercepat untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek dan jangka panjang,” ujar Rully.

Pembangunan di IKN memang bisa dibilang masif karena membangun lahan kosong menjadi sebuah kota. Tak heran kebutuhan bahan bangunan seperti semen pun sangat banyak.

Terbaru, proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, hingga pekan keempat Mei 2023 sudah mencapai 37,1 persen, sedangkan target selesai pada Juni 2024.

Baca Juga: Siapapun Presidennya di 2024, Jokowi Beri Jaminan Investasi dan Pembangunan IKN Tetap Aman

"Proyek ini dimulai pada Desember 2022 dengan target tuntas Juni 2024, sehingga saat ini para pekerja terus mengebut menyelesaikan pekerjaan," ujar Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II (Kaltim, Kalsel, dan Kaltara) Hujurat, Kamis (8/6). 

Dalam proyek ini, pihaknya sedang membangun Rumah Tapak Jabatan Menteri sebanyak 36 unit dengan masing-masing tipe 480 meter persegi, sementara luas lahan per unit adalah 1.000 meter persegi dengan total anggaran secara tahun jamak sebesar Rp493,75 miliar.

Ia menjelaskan, target Juni harus tuntas karena pada Agustus 2024 di sekitar kawasan tersebut akan menjadi tempat Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI untuk yang pertama kali, sehingga di saat itu semuanya harus selesai.

Jumlahnya rumah tapak yang sebanyak 36 unit ini dibangun pada dua lokasi persil, yakni di persil 104 dengan luas 10,6 hektare, kemudian persil 105 dengan luas 9,1 hektare.

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan, antara lain perancangan persil 104 dan 105, pekerjaan konstruksi rumah tapak, fasilitas umum dan sosial kawasan pekerjaan infrastruktur kawasan, dan pekerjaan furnitur.

Baca Juga: Mulai 1 Juli, Tiket KA Jarak Jauh Bisa Dipesan H-30 Atau 3 Bulan Sebelumnya

"Desain rumah tapak di KIPP IKN dibangun dalam dalam dua tipe. Yakni, tipe downslope dan tipe upslope dengan luas bangunan 580 meter persegi dan luas lahan 1.000 meter persegi," katanya lagi.

Rumah tapak ini dibangun dua lantai, terdiri atas lantai pertama dirancang memiliki teras, ruang kerja, ruang tunggu kedinasan, area kedinasan, ruang tamu keluarga, dan kamar tidur tamu, sementara lantai dua merupakan area pribadi berisi ruang keluarga, kamar tidur utama, dan kamar tidur anak.

"Pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engeneering & Management Consultant KSO, sedangkan pengawasnya adalah dari PT Yodya Karya Persero," ujarnya. 

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan gedung DPR RI di IKN mulai dibangun pada tahun 2024.

"Mudah-mudahan pada tahun 2024 siap mulai dibangun gedung DPR di IKN," ujar Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (7/6). 

Baca Juga: Uji Coba Penyambungan Rute TransJakarta dengan TransPakuan Bogor Dimulai Juli 2023

Basuki mengatakan, pihaknya telah menetapkan pemenang sayembara untuk gedung DPR RI di IKN.

 "Untuk gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara dan sudah terpilih yang terbaik dari sayembara tersebut," ucapnya. 

Basuki menambahkan, saat ini kementerian PUPR sedang menindaklanjuti detail desain untuk gedung DPR RI tersebut.