Permintaah Hotel bagi Jemaah Haji di Arab Tinggi Sekali, Kemenag Negosiasi Tekan Biaya

"(penerbangan haji) tugas tambahan yang sebenarnya bukan bagian dari maskapai. Tapi kita menerima itu karena kita punya kemampuan dan pengalaman selama bertahun-tahun di Jakarta dan Saudi," ujar Irfan.

"Seperti pengurusan barang dan sebagainya kan kalau kita perlakukan dengan penumpang biasa kan jamaah haji ini kan beda kan. Kita enggak bisa, (membuat jemaah) kita tunggu di check in counter barang, kan tidak bisa. Harus dapat layanan khusus supaya mereka bisa fokus ke ibadah," lanjutnya.

Kementerian Perhubungan sebenarnya telah mengeluarkan aturan soal tarif batas atas dan tarif batas bawah maskapai penerbangan. Namun menurut Irfan, Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) itu tidak cocok digunakan untuk diterapkan di perhitungan tiket penerbangan haji.

Ia menjelaskan,  Permenhub itu bukan untuk menentukan biaya tapi menghindari terjadinya persaingan yang tidak sehat. Yakni kondisi dimana maskapai menjual tiket dengan harga berlebihan atau di bawah harga patokan.

"Permenhub itu tidak cocok dibahas disini, karena Permenhub ini terkait destinasi ekonomi dalam negeri, jadi enggak terlalu cocok perhitungan biaya terhadap kilometer dan segala macam (tiket penerbangan haji),"

Baca Juga: Biaya Haji 2023 Naik Karena Subsidi Dana Manfaat Dikurangi, Berikut Rinciannya

Irfan menuturkan, Garuda memang sampai saat ini belum membuka data perhitungan tiket penerbangan haji ke DPR, lantaran belum diminta.

Di sisi lain, untuk merumuskan tiket penerbangan haji Garuda perlu memperoleh data yang pasti soal jumlah jemaah yang akan berangkat dan jumlah embarkasinya.

Hal itu diperlukan agar harga tiket yang ditetapkan tidak memberatkan jemaah haji tapi juga tetap memberi untung untuk Garuda.

"Karena jumlah embarkasi berbeda sedikit bisa mempengaruhi jumlah pesawat. Misalnya satu pesawat isi 360 orang, kemudian di kalikan (berapa embarkasi). Ternyata Kementerian Agama menambahkan 100 orang di embarkasi, kan nambah pesawat," jelas Irfan.

"Jadi kita harus buffer sana sini untuk memastikan bahwa harga yang kita berikan bisa memberikan pelayanan terbaik pada jamaah dan membuat kita untung dan bukan untung gila-gilaan," lanjutnya.

Sebelumnya,Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang.

Baca Juga: Soal Usulan Biaya Haji 2023 Naik, BPKH Bantah Dana Dialihkan ke Proyek Infrastruktur

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan, angka itu adalah besaran biaya yang sudah disubsidi pemerintah. Untuk haji reguler tanpa disubsidi pemerintah , berada di angka Rp98.893.909 per orang.

Namun jumlah itu akan dibayarkan dengan nilai manfaat pengelolaan dana haji Rp29.700.175. Sehingga masyarakat hanya akan membayar Rp69 juta.

Adapun komponen biaya yang dibebankan langsung kepada jamaah digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi pulang-pergi (Rp33.979.784), biaya akomodasi di Mekkah (Rp18.768.000), biaya akomodasi di Madinah (Rp5.601.840), biaya hidup (Rp4.080.000), biaya visa (Rp1.224.000), dan biaya paket layanan masyair (Rp5.540.109).