Kompas TV bisnis kebijakan

Tahun Ini Fresh Graduate hingga Pengangguran Bisa Ikut Kartu Prakerja, Ini Bedanya dengan Edisi 2022

Kompas.tv - 19 Januari 2023, 07:40 WIB
tahun-ini-fresh-graduate-hingga-pengangguran-bisa-ikut-kartu-prakerja-ini-bedanya-dengan-edisi-2022
Pendaftaran Kartu Prakerja 2023. (Sumber: prakerja.go.id)
Penulis : Dina Karina | Editor : Gading Persada

JAKARTA, KOMPAS.TV- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) menyatakan, program kartu prakerja 2023 terbuka bagi lulusan SMA atau sederajat, lulusan universitas hingga pengangguran.

Direktur Kemitraan, Komunikasi dan Pengembangan Ekosistem MPPKP Kurniasih Suditomo  menyatakan, pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 48 akan dimulai pada triwulan pertama 2023, atau selama periode Januari-Maret 2023.

Ia mengatakan, Program Kartu Prakerja tahun ini tidak memprioritaskan kategori peserta tertentu.

Lantaran tujuan pelatihan dalam program Kartu Prakerja adalah memberikan kesempatan lebih luas bagi para penerima Kartu Prakerja, untuk mengikuti ragam pelatihan dalam rangka peningkatan atau penyesuaian kemampuan.

"Peluangnya adalah sama, antara pengangguran, SMK, atau lulus kuliah itu peluangnya sama. Bagi angkatan kerja yang masih mencoba atau baru lulus, tugas kita adalah mendorong untuk terus mendaftar. Karena mereka masih bingung ya, suka be aware (waspada)," kata Kurniasih seperti dikutip dari Kompas.com,  Rabu (18/1/2023).

Baca Juga: Bikin Tenang Bun, Beli Elpiji 3 Kg Pakai KTP, Pertamina Jamin NIK Warga Tetap Aman

Ia menjelaskan, untuk tahun ini ada perbedaan dengan tahun 2020-2022 yang semi bantuan sosial.

Kurniasih menyampaikan, ada penambahan durasi pelatihan yang semula 6 jam menjadi minimal 15 jam; moda pelatihan berlangsung secara online, offline, dan bauran (secara bertahap).

Program ini juga boleh diikuti oleh penerima bantuan dari kementerian/lembaga lainnya seperti Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM).

Sedangkan selama 2 tahun kemarin, Program Kartu Prakerja tak dapat diberikan kepada para penerima bantuan tersebut.

"Untuk pelatihan online, semua pelatihan harus dilakukan secara webinar. Tidak ada lagi yang seluruhnya video," ujarnya.

Baca Juga: Soal Beras Menguning di Pulo Gadung, Pasar Jaya: Sisa Stok Usaha, Bukan Sisa Bansos DKI

Pada kesempatan yang sama, Head Kemitraan dan Program MPPKP Dwina M. Putri menuturkan, bidang-bidang pelatihan yang tersedia dalam ekosistem program akan diprioritaskan pada keterampilan yang paling dibutuhkan di masa kini dan mendatang.

"Pekerjaan-pekerjaan yang paling dibutuhkan sesuai kajian tersebut, antara lain bidang bisnis, perkantoran, manufaktur, ekonomi kreatif, teknik, pertanian, jasa perorangan, dan hospitality," ucap Dwina.

Bidang-bidang prioritas itu berdasarkan riset Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Bank Dunia dan lembaga-lembaga lainnya.

Seperti laporan “Critical Occupation List” tahun 2018, laporan “Indonesia’s Occupational Tasks and Skills” tahun 2020, studi World Economic Forum Future Job Report tahun 2020, serta riset Online Vacancy Outlook tahun 2020.

Selanjutnya, para peserta akan mendapatkan besaran bantuan sebesar Rp4,2 juta.

Jumlah itu terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp 600.000 untuk mendukung biaya transportasi dan internet yang diberikan sebanyak satu kali, dan insentif survei sebesar Rp 100.000 untuk dua kali pengisian survei.

Baca Juga: Penting! Ini 3 Hal Baru Terkait Pelatihan Program Kartu Prakerja 2023, Mulai Dilakukan Offline

Dwina menambahkan, Program Kartu Prakerja ini akan dimulai di 10 kota besar dan secara bertahap ditingkatkan sampai seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk model online atau daring, sama seperti sebelumnya, dapat diikuti dari seluruh provinsi.

"Dimulai dari Jabodetabek, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura," ucapnya.


 

Berdasarkan data MPPKP, sejak 1 pada April 2020 hingga gelombang 47 akhir tahun 2022, program tersebut telah memberikan manfaat bagi 16,42 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Sepanjang tahun 2022, sebanyak 53,6 persen peserta di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan penyandang disabilitas.




Sumber : Kompas.com


BERITA LAINNYA



Close Ads x