Kompas TV bisnis kebijakan

Sri Mulyani: Insentif Motor-Mobil Listrik Masuk APBN 2023, Tapi Masih Dibahas Lagi

Kompas.tv - 15 Desember 2022, 15:54 WIB
sri-mulyani-insentif-motor-mobil-listrik-masuk-apbn-2023-tapi-masih-dibahas-lagi
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah masih membahas tentang subsidi atau insentif untuk pembelian motor dan mobil listrik. Mulai dari besarannya, kategori kendaraan listrik yang mendapatkannya, dan waktu pemberian insentif. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)
Penulis : Dina Karina | Editor : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah masih membahas tentang subsidi atau insentif untuk pembelian motor dan mobil listrik. Mulai dari besarannya, kategori kendaraan listrik yang mendapatkannya, dan waktu pemberian insentif.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut besaran subsidi adalah Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp8 juta untuk motor listrik.


"Saya sudah mengikuti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan menghitung," kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (15/12/2022).

Salah satu yang dibahas pemerintah, adalah dukungan negara untuk perkembangan industri kendaraan listriknya. Sri Mulyani menyebut, anggaran subsidi kendaraan listrik akan masuk dalam APBN 2023. Sehingga pemerintah juga perlu berkoordinasi dengan DPR.

"Kita menghitung dari struktur insentif yang diberikan dampaknya ke APBN karena itu dimasukin ke 2023," ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Wacana Subsidi Motor Listrik Untuk Ojol, MTI: Salah Sasaran

"Kita pikirkan proses di dalam internal pemerintah, maupun nanti dengan DPR," tambahnya.

Besaran subsidi kendaraan listrik memang masih belum pasti. Lantaran Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, subsidi motor listrik di RI tak jauh dari Thailand dan Vietnam. Yakni Rp6 juta hingga Rp6,5 juta.

Sedangkan menurut Agus Gumiwang, insentif untuk pembelian motor listrik yang baru sebesar Rp8 juta, sedangkan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp5 juta.

Kemudian untuk pembelian mobil listrik baru akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta dan untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif Rp40 juta.

Dia menekankan, bahwa insentif diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

Baca Juga: Mulai Dilirik Usai BBM Naik, Ini Keuntungan Motor Listrik Dibanding Motor BBM

“Pemerintah sekarang sedang dalam tahap finalisasi menghitung untuk memberikan insentif terhadap pembelian mobil dan motor listrik. Insentif akan diberikan kepada pembeli yg membeli mobil atau motor listrik yang mempunyai pabrik di di Indonesia,” ujar Agus seperti diberitakan Kompas TV sebelumnya.

Menurut Agus, pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik sangat penting untuk menumbuhkan ekosistem kendaraan listrik. Indonesia telah belajar dari negara-negara yang memiliki ekosistem kendaraan listrik dengan progres yang baik.

“Contohnya negara-negara di Eropa, kenapa mereka lebih maju karena memang pemerintahnya memberikan insentif, dan kalau kita liat juga China juga berikan insentif dan negara yang sebetulnya menjadi kompetitor kita Thailand juga memberikan insentif,” ucap Agus.

Ia mengakui, pemberian insentif untuk pembelian kendaraan listrik ditujukan guna “memaksa” produsen mobil dan motor listrik dunia mempercepat realisasi investasinya di Indonesia.

“Dengan memberikan insentif ke pembelian mobil atau motor listrik, kita akan 'memaksa’ produsen-produsen mobil listrik atau motor listrik di dunia semakin mempercepat realisasi investasi,” ungkapnya.

Baca Juga: Hitung-Hitungan Soal Keuntungan Mobil Listrik Versi Harian Kompas, Ini Penjelasannya

Pemerintah juga akan memberikan insentif sebesar Rp40 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid. 

Agus menjelaskan beberapa manfaat percepatan penggunaan mobil atau motor listrik. Yaitu optimalisasi nikel yang merupakan salah satu bahan baku utama untuk baterai kendaraan listrik. Cadangan nikel di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.

Selain itu, percepatan penggunaan kendaraan listrik, juga akan membantu kapasitas fiskal di APBN karena akan mengurangi subsidi untuk Bahan Bakar Minyak berbasis fosil.

Kemudian, Indonesia juga ingin membuktikan kepada komunitas global mengenai komitmen dalam pengurangan karbon dengan mengupayakan transisi ke kendaraan berbasis listrik.




Sumber : Kompas.com, Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x