Faisal Basri: Bumi, Air dan Kekayaan di dalamnya Bukan untuk Kemakmuran Haji Isam, Bakrie atau Adaro

"Kenakan pajak ekspornya, kok takut bener batubara dikenakan pajak ekspor," tegasnya.

Kenaikan harga komoditas energi disebut telah terjadi berulang kali, oleh karena itu Faisal mendorong pemerintah untuk tidak lagi berpikir panjang untuk menetapkan pajak progresif ekspor batu bara.

Jika perlu, kata Faisal, besok keluarkan Peraturan Presiden (Perpres) khusus tentang pajak progresif ini.

"Inikan udah non vulnerable, udah merusak lingkungan, tambah lagi pajak lingkungan seharusnya kan. Itu yang harusnya segera dilakukan untuk ini, nggak usah pikir panjang. Besok keluarkan perpres, kenakan bea ekspor semakin tinggi, kenakan kalo perlu 20 persen 30 persen lebih progresif dari sawit," pungkasnya.

Sementara itu, kondisi kenaikan komoditas energi dapat berpotensi menghadapi ancaman serius kenaikan harga. Seperti, kenaikan harga BBM non subsidi, tarif listrik, hingga harga LPG.

Terkait hal ini, pemerintah diwakili oleh Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan, pihaknya akan lebih dulu melihat tren kenaikan yang terjadi.

Terlebih pada 1-12 November akan dilaksanalan konferensi perubahan iklim dunia (COP26) yang akan berlangsung di Glasgow, Inggris.

"Saya melihatnya, kenaikan harga komoditas itu sebenarnya terjadi [adanya pengaruh] antara kelompok yang pro fosil dan pro lingkungan. Jangan-jangan kenaikan ini hanya sementara karena akan ada pertemuan besar," kata Basilio dalam acara yang sama.

Oleh karena itu, pemerintah baru akan mengambil kebijakan setelah konferensi iklim di Glasgow, Inggris, selesai.

Baca Juga: China Hentikan Pendanaan PLTU, Peneliti: Lonceng Kematian Industri Energi Kotor Batubara

"Jadi keputusan apapun dari pemerintah harus menunggu setelah konferensi Glasglow, Inggris," pungkas Basilio.