Kompas TV bisnis kebijakan

China Hentikan Pendanaan PLTU, Peneliti: Lonceng Kematian Industri Energi Kotor Batubara

Kamis, 23 September 2021 | 13:06 WIB
china-hentikan-pendanaan-pltu-peneliti-lonceng-kematian-industri-energi-kotor-batubara
Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta, Senin (7/6/2021). (Sumber: Kompas.id/raditya helabumi)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Janji Presiden China Xi Jinping untuk menghentikan pendanaan bagi pembangunan PLTU berbahan bakar batubara menjadi angin segar bagi masa depan Bumi. Namun, langkah tersebut harus dipastikan benar-benar terealisasi.

Peneliti Tren Asia Andri Prasetiyo mengungkapkan, komitmen iklim terbaru dari China adalah lonceng kematian bagi industri energi kotor batubara. Mereka merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pembangunan PLTU batubara di Indonesia.

Oleh karena itu, menurut Andri, jika China betul-betul serius atas komitmen penghentian pembangunan PLTU untuk mencegah laju krisis iklim, mereka harus segera memulai langkah nyata dengan menarik keterlibatan mereka di proyek-proyek pembangunan PLTU di Indonesia secara menyeluruh.

Apresiasi juga diutarakan oleh Direktur Eksekutif Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Pius Ginting.

Ia mengharapkan Pemerintah Indonesia merespons dengan mengubah rencana pembangkit di Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Baca Juga: China Tak Lagi Danai PLTU Batubara, Bagaimana Nasib Indonesia?

Selain itu, menurutnya, membangun PLTU sekarang menjadi tidak realistis karena tidak ada lagi negara yang mendanai. “Pemerintah perlu mengumumkan PLTU mana saja yang akan batal dengan kebijakan China ini agar ruang yang kosong diisi oleh energi terbarukan,” katanya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Dwi Kawung. Dia mengatakan, komitmen China harus dibuktikan di lapangan.

Misalnya dengan tidak adanya pembiayaan lagi dari China untuk pembangunan pembangkit batubara di Indonesia, baik secara langsung maupun lewat lembaga pembiayaan lainnya.

”Penarikan China dari pendanaan PLTU batubara menunjukkan industri ini sudah mengalami senjakala. Karena itu, pembiayaan lokal dan keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap industri PLTU batubara harus segera diakhiri,” kata Dwi.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Desy Afrianti

Sumber : Kompas TV/Kompas.id


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
10:05
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19