Partai Mahasiswa Indonesia: Ditolak Mahasiswa, Dianggap Khianati Perjuangan dan Rentan Ditunggangi

"Ini kan mengkhianati perjuangan teman-teman, yang hari ini berjuang di jalanan, berjuang dengan cara lain, tiba-tiba mereka mengambil momentum dengan membentuk partai di saat mahasiswa sedang bergerak, ini patut dicurigai," lanjut dia.

Selain itu, Ridho menilai tidak realistis bagi seorang mahasiswa membentuk sebuah partai politik tanpa ada donatur di baliknya.

"Kita tahu sendiri membentuk partai politik itu butuh biaya besar," ujarnya.

"Curiga kami ada donatur kuat yang ingin mencoba memecah belah gerakan mahasiswa yang saat ini sedang kencang-kencangnya terhadap pemerintah," kata Ridho.

Pengamat politik UIN, Adi Prayitno, mengatakan wajar apabila muncul dugaan bahwa partai ini didanai oleh pihak lain.

"Partai politik kan bukan organisasi sukarela, tapi harus digerakkan dengan mesin uang dan modal cukup kuat. Kalau pun ada mahasiswa kaya, belum tentu sanggup membiayai parpol," ujar Adi.

Terkait kecurigaan itu, Ahmad Marzuki, mengatakan hal itu "hanya spekulasi yang tidak terbukti". Sedangkan sumber pendanaan Partai Mahasiswa Indonesia, lanjut dia, bisa saja berasal dari "gerakan kolektif".

'Mahasiswa perlu dijaga independensinya'

Ketua BEM Seluruh Indonesia, Kaharuddin, mengatakan pihaknya keberatan dengan embel-embel mahasiswa yang digunakan pada penamaan partai politik tersebut.

Sebab menurut dia, perjuangan mahasiswa semestinya berbasis gerakan moral dan menghindari politik praktis.

"Nama itu tidak merepresentasikan sama sekali mahasiswa di Indonesia, justru mahasiswa perlu dijaga independensinya dari kepentingan partai politik atau pun politik praktis," ujar Kaharuddin ketika dihubungi.

Kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia, lanjut dia, justru dikhawatirkan akan membuat gerakan mahasiswa tidak lagi dipandang sebagai gerakan moral yang berpihak pada masyarakat, namun dilandasi oleh kepentingan politik tertentu.

"Masyarakat mau percaya siapa lagi kalau ada partai mahasiswa? Yang betul-betul membuat gerakan moral itu kan mahasiswa, jadi kalau ada partai ini menjadi tanda tanya, masyarakat mempercayai siapa lagi untuk menyuarakan suaranya?" kata Kaharuddin.

Baik BEM SI maupun BEM Nusantara yang bertentangan dengan kubu Eko menyatakan akan berkonsolidasi untuk menentukan langkah selanjutnya terkait kehadiran Partai Mahasiswa Indonesia ini.

Dicurigai akan 'menetralisasi' gerakan mahasiswa

Adi Prayitno mengatakan pembentukan Partai Mahasiswa Indonesia "tidak akan berpengaruh signifikan" dalam mengubah pola pergerakan mahasiswa di Indonesia, sepanjang aktivis mahasiswa dari kampus-kampus yang menjadi episentrum pergerakan tidak terlibat di dalamnya.

Menurut dia, kemunculan partai politik ini justru akan mempertegas batas antara faksi mahasiswa yang bergerak secara independen dengan mahasiswa yang berafiliasi dengan kepentingan politik tertentu.

"Justru khawatirnya partai mahasiswa itu hanya menjadi bemper untuk melawan mahasiswa yang kritis terhadap kebijakan yang tidak prorakyat," kata Adi.

Oleh sebab itu, Adi meminta Partai Mahasiswa Indonesia membuktikan bahwa mereka betul-betul berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi "kaki tangan" dari kelompok tertentu.

Hal senada juga disampaikan oleh pengamat politik Universitas Airlangga, Aribowo. Menurutnya, munculnya Partai Mahasiswa Indonesia menunjukkan intensi pihak tertentu untuk "memilah opini masyarakat terkait isu gerakan mahasiswa".

"Dianggap itu bisa mengurangi atau membuat sisi lain supaya masyarakat akan membaca bahwa, ini lho ternyata ada yang dia sebut Partai Mahasiswa Indonesia yang tidak sepemikiran dengan BEM lain yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat," jelas Aribowo.

Namun dia menegaskan upaya itu tidak akan berhasil, sebab fenomena seperti ini sebetulnya telah berulang kali terjadi dalam sejarah pergerakan mahasiswa. Hanya saja, baru kali ini ada yang sampai pada titik menjadi partai politik berbadan hukum.

Menurut Aribowo, faksi-faksi mahasiswa yang pragmatis itu pada akhirnya akan kalah pada gerakan mahasiswa yang lebih besar yang benar-benar mengusung suara masyarakat.

"Jadi tidak cerdas pemerintah menetralisir mahasiswa dengan cara seperti itu, mereka hanya akan mengeluarkan energi, dana, dan fasilitas macam-macam tapi tidak ada dampak yang maksimal. Tidak akan berhasil," ujarnya.

Gerakan mahasiswa di Indonesia, kata Aribowo, sejatinya tidak bertujuan untuk mengejar jabatan atau kekuasaan, melainkan lebih sebagai kekuatan moral untuk mengubah keadaan sosial.

Baik Adi maupun Aribowo juga "tidak yakin bahwa Partai Mahasiswa Indonesia bisa lolos tahap verifikasi" oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilihan Umum 2024 mendatang.