Kompas TV klik360 cerita indonesia

Pemerintah Siapkan 110 Triliun untuk Penuhi Kebutuhan Pokok Selama Corona

Selasa, 7 April 2020 | 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPASTV – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan dana sebesar 110 triliun yang akan digunakan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah.

Dana itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terkena dampak sebaran virus Covid-19 atau virus corona.

Baca Juga: Menkes Setujui Usulan Anies Untuk Terapkan Status PSBB di Jakarta

"Kita pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan berbelanja untuk menjaga daya beli," ujar Jokowi saat melakukan Rapat Terbatas melalui Video Conference di Istana Bogor, Selasa (7/4/2020).

Selain itu, Presiden Jokowi memperbanyak penerima PKH (Program Keluarga Harapan), menjadi 10 juta.

Lalu Jokowi juga meminta untuk menaikkan nilai manfaat sebesar 25 persen.

Baca Juga: [Full] Penjelasan Jokowi: Perbanyak 5 Kali Lipat Program Padat Karya Tunai!

"Memperbesar nilai manfaat dinaikkan kurang lebih 25 persen dan penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali," katanya.

Selain itu, jumlah penerima kartu sembako juga harus dinaikkan, dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima.

Sementara itu, besarannya pun juga dinaikkan menjadi 200 ribu rupiah, dari sebelumnya 150 ribu rupiah.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut tengah menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga di seluruh Jabodetabek.

Sebanyak 1,1 juta dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan 2,6 juta dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bantuan ini akan diberikan selama dua bulan selama masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas Covid-19.

Baca Juga: Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Bakal Dapat Bansos Khusus

Penulis : Abdur Rahim


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:49
POLISI RUSIA TANGKAP 3.400 ORANG DALAM AKSI PROTES NASIONAL MENUNTUT PEMBEBASAN PEMIMPIN OPOSISI ALEXEI NAVALNY   TINGGI MUKA AIR DI PINTU AIR PASAR IKAN, JAKARTA UTARA, BERSTATUS SIAGA II BANJIR PADA MINGGU PAGI   BMKG: SEBAGIAN BESAR WILAYAH JAKARTA HUJAN DENGAN INTENSITAS RINGAN DAN SEDANG PADA MINGGU PAGI   BNPB MENCATAT SEBANYAK 197 BENCANA TERJADI DI INDONESIA SEJAK 1 HINGGA 23 JANUARI 2021   PEMERINTAH PERPANJANG PROGRAM STIMULUS TARIF LISTRIK BAGI GOLONGAN RUMAH TANGGA 450 DAN 900 VA HINGGA MARET 2021   ERICK THOHIR MENGGANTIKAN WIMBOH SANTOSO, KETUA OJK YANG MENJABAT KETUA UMUM MES PERIODE 2017-2020   MENTERI BUMN ERICK THOHIR TERPILIH SEBAGAI KETUA UMUM MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH (MES) PERIODE 2021-2024   ISTANA KEPRESIDENAN TERIMA SURAT PERSETUJUAN DPR SOAL PENGANGKATAN KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI   HARI INI, PRESIDEN MESIR LUNCURKAN KAMPANYE VAKSINASI COVID-19 SECARA MASSAL MENGGUNAKAN VAKSIN SINOPHARM   SEUSAI PULANG DARI LUAR KOTA, WAKIL BUPATI PANGANDARAN ADANG HADARI TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   DONI MONARDO POSITIF COVID-19, KOMISI IX DPR OPTIMISTIS TAK AKAN GANGGU KINERJA PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA   GUBERNUR JAWA TENGAH GANJAR PRANOWO: 248.600 DOSIS VAKSIN AKAN DIBAGIKAN KE 12 DAERAH UNTUK VAKSINASI TAHAP PERTAMA   PROVINSI JAWA TENGAH TELAH MENERIMA 248.600 DOSIS VAKSIN TAMBAHAN DARI KEMENKES PADA 23 JANUARI 2021   KASUS COVID-19 MENINGKAT DI JAKARTA, OMBUDSMAN: TERLALU DINI MENILAI EFEKTIVITAS PERDA COVID-19