HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Jokowi Bantah UU Baru KPK Menghalangi Kerja Firli Cs

Jumat, 17 Januari 2020 | 17:04 WIB
Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan wartawan di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2020). (Sumber: KOMPAS.TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo menepis anggapan bahwa UU 19 tahun 2019 tentang KPK membuat kinerja lembaga yang dipimpin Firli Bahuri Cs itu terhambat.

Menurut Jokowi, setelah UU berlaku KPK masih bisa melakukan operasi tangkap tangan. Buktinya dalam sepekan, KPK berhasil mencegah dua tindak pidana korupsi berupa suap. Pertama suap infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo dan suap penetapan PAW anggota DPR.

Jokowi juga bahwa gagalnya penyidik KPK menyegel ruangan di kantor PDIP karena terbentur UU 19/2019. Seperit Pasal 45 ayat (1) yang menyebut penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Baca juga: Kasus Suap Komisioner KPU, Dewan Pengawas KPK: Izin Geledah Telah Dikeluarkan

"Buktinya saya sudah sampaikan KPK melakukan OTT, ke bupati dan KPU meskipun Komisonernya masih baru, Dewas-nya masih baru," kata Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2020)

Meski menepis UU baru menghalangi gerak KPK, Jokowi mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah untuk membuat aturan turunan dari UU baru KPK atau merevisi aturan yang ada agar seirama dengan UU baru KPK.

"Saya kira memang di KPK masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui dan saya tidak bisa berbicara banyak nanti dainggap melakukan intervensi," ujar Jokowi.

Penulis : Johannes Mangihot




BERITA LAINNYA

Berita Daerah

Menuju Pilkada 2020 Berintegritas 3

Selasa, 25 Februari 2020 | 18:54 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
19:24
TABEA! AUDISI SUCI IX DI KOTA AMBON 28 FEBRUARI 2020, CAFE KAYU MANIS JL. SAM RATULANGI NO. 125, PUKUL 10.00-19.00 WIB   SAMPURASUN! AUDISI SUCI IX HADIR DI BANDUNG 28 FEBRUARI 2020, ENDEUS SPACE JL HASANUDIN NO. 28, PUKUL 10.00-19.00 WIB   DINAS SUMBER DAYA AIR DKI KERAHKAN 8.000 PETUGAS TANGANI BANJIR JAKARTA   PRESIDEN JOKO WIDODO SIAPKAN INSTRUMEN FISKAL UNTUK ATASI DAMPAK PENYEBARAN VIRUS KORONA TERHADAP PEREKONOMIAN   KETUA PANJA JIWASRAYA ARIA BIMA AKAN GELAR RAPAT PANJA GABUNGAN BAHAS PENYEHATAN ASURANSI JIWASRAYA   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: PARIWISATA INDONESIA RUGI 500 JUTA DOLLAR AS KARENA VIRUS KORONA   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG BISA TERTUNDA KARENA VIRUS KORONA   WABAH VIRUS KORONA DI KORSEL, ANGGOTA KOMISI IX DPR SALEH PARTAONAN: KESELAMATAN WNI HARUS DIPRIORITASKAN   KETUA TIM INFEKSI KHUSUS: TIGA PASIEN YANG DIISOLASI DI RS HASAN SADIKIN BANDUNG NEGATIF KORONA   KEMENTERIAN BUMN BANTAH AKAN SUNTIK ASURANSI JIWASRAYA RP 15 TRILIUN UNTUK MEMBAYAR KLAIM NASABAH   BPBD: BANJIR DI JABAR MELANDA KABUPATEN KARAWANG, BEKASI, DAN KOTA BEKASI   GUBERNUR JATIM INGATKAN PENERIMA DANA DESA TAHAP PERTAMA MEREALISASIKAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI   KAPOLDA METRO JAYA IRJEN NANA SUDJANA: 782 KELUARGA TERDAMPAK BANJIR DI PERIUK, KOTA TANGERANG   PEMKOT BEKASI SEBUT BANJIR DISEBABKAN DIBERHENTIKANNYA PROYEK NORMALISASI SUNGAI