HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional kompas petang

Kasus Suap Komisioner KPU, Dewan Pengawas KPK: Izin Geledah Telah Dikeluarkan

Selasa, 14 Januari 2020 | 22:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean memastikan penggeledahan terkait kasus suap Komisioner KPU yang juga melibatkan Politisi PDIP telah memiliki izin tertulis.

Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan pemberian izin tertulis terkait penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan dilakukan sesuai aturan hukum yang ada.

Tumpak menambahkan, izin penggeledahan kasus suap Komisioner KPU diberikan langsung oleh Dewan Pengawas setelah adanya permintaan dari KPK.

Terkait adanya perbedaan waktu antara penggeledahan di KPU dan tempat lain, hal ini menjadi kewenangan penyidik.

Dewan Pengawas KPK membantah pihaknya lambat memberikan izin penggeledahan terkait operasi tangkap tangan yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, Dewan Pengawas KPK telah menerbitkan surat izin penggeledahan 1x24 jam setelah permohonan penggeledahan mereka terima.

"Kalau sudah diajukan, 1x24 jam. Kasus kemarin penggeledahan sudah kami berikan izin dari Dewas dan mereka sudah menggeledah kan, nah sudah ada izinnya itu," kata Tumpak di Gedung ACLC KPK, Selasa (14/1/2020).

Penulis : Aleksandra Nugroho



BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
08:10
BACA E-PAPER KOMPAS GRATIS DARI RUMAH. GUNAKAN KODE KOMPASWFH, AKSES: KLIK.KOMPAS.ID/EPAPERKOMPAS   MENKO POLHUKAM MAHFUD MD: TIDAK ADA RENCANA PEMERINTAH BERI REMISI ATAU PEMBEBASAN BERSYARAT UNTUK KORUPTOR   PANDEMI KORONA, DINAS PARIWISATA PROVINSI BALI MENCATAT KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA ANJLOK SEKITAR 95 PERSEN   PEMPROV JATIM MENDAPATKAN SEBIDANG LAHAN DARI PERHUTANI UNTUK TEMPAT PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN POSITIF KORONA   CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA, MENKUMHAM YASONNA LAOLY BANTAH LOLOSKAN NARAPIDANA KORUPSI   MENKO POLHUKAM TEGASKAN 30.000 NARAPIDANA YANG DIBEBASKAN OLEH KEMENKUMHAM BUKAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON SEBUT PANDEMI KORONA BUKAN ALASAN UNTUK PEMBEBASAN NARAPIDANA KORUPSI   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON TOLAK PEMBEBASAN KORUPTOR DENGAN DALIH CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   MALAYSIA SIAPKAN PUSAT KARANTINA PASIEN VIRUS KORONA BERISIKO RENDAH DI MALAYSIA AGRO EXPOSITION PARK   LAPAS MADIUN, JAWA TIMUR, BEBASKAN 34 NARAPIDANA UNTUK CEGAH PENYEBARAN VIRUS KORONA   POLRI: MASYARAKAT BERKUMPUL SAAT PANDEMI COVID-19 AKAN DIBUBARKAN   GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN WAJIBKAN PENGGUNAAN MASKER KAIN KEPADA MASYARAKAT KETIKA BERAKTIVITAS DI LUAR RUMAH   BUPATI BOGOR ADE YASIN SEBUT PASIEN POSITIF KORONA PERTAMA DI KABUPATEN BOGOR SUDAH SEMBUH   ANGGOTA KOMISI IX DPR FRAKSI PAN SALEH DAULAY DESAK PEMERINTAH PUBLIKASIKAN PETA SEBARAN VIRUS KORONA