HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV nasional berita kompas tv

Di Sidang Etik, Wahyu Setiawan Akui Melanggar Sumpah Janji

Rabu, 15 Januari 2020 | 19:41 WIB
Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) masih diperiksa tim satgas KPK (Sumber: tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendapat sejumlah fakta terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

Salah satunya soal rasa sungkan Wahyu untuk menolak permintaan Agustiani Tio Fridelina dan Saeful.

Plt Ketua DKPP, Muhammad menjelaskan posisi tidak bisa menolak Wahyu menjadi pertimbangan DKPP dalam membuat keputusan ada atau tidak pelanggaran etik yang dilakukan Wahyu.  

Baca juga: Mantan Komisioner KPU Duga Ada Motif Lain di Balik Kasus Wahyu Setiawan

"Beliau menjelaskan sulit karena posisi pertemanan tentu itu bagian yang akan kami nilai dalam penegakan kode etik," ujar Muhammad usai sidang kode etik DKPP yang berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (15/1/2020).

Muhammad menambahkan Wahyu juga mengakui tuduhan-tuduhan dari Bawasalu selaku pelapor. Seperti, melanggar sumpah janji, dianggap tidak mandiri dan dianggap tidak profesional. Namun ada sebagian tuduhan tersebut yang tak ingin dijawab Wahyu.

"Kami berharap malam ini majelis akan bermusyawarah untuk mengambil keputusan apakah melanggar kode etik atau tidak. Kalau terbukti kita akan ukur dan beri nilai sejauh mana derajat dan pelanggaran etiknya dan diberi sanksi ," ujar Muhammad.

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
13:47
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES