HARIAN KOMPAS KOMPAS.COM KOMPASIANA.COM TRIBUNNEWS.COM KONTAN.CO.ID BOLASPORT.COM GRID.ID GRIDOTO.COM GRAMEDIA.COM KGMEDIA.ID
Kompas TV klik360 cerita indonesia

Siap-siap, Subsidi Gas LPG 3 Kilogram Akan Dihilangkan

Rabu, 15 Januari 2020 | 14:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah rencananya akan menghapuskan subsisi untuk LPG 3 kilogram mulai pertengahan tahun ini. Warga yang tidak mampu akan diberikan subsidi secara langsung, sementara gas LPG 3 kilogram akan mengikuti harga pasar.

Dikutip dari Kompas.com, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan besaran harga per kilogram untuk tabung LPG 3 kilogram akan sama dengan LPG 12 kilogram. 

"Samalah dengan LPG 12 kilogram bagi 3 atau 4 nanti kita lihat," ujar Djoko saat ditemui di kantornya, Selasa (14/1/2019).

Lantas berapa harga LPG 3 kilogram tanpa subsidi nantinya?

Jika harga tabung LPG 12 kilogram mencapai Rp 139 ribu maka per kilogramnya gas mencapai Rp 11.583. Dengan angka tersebut, harga tabung LPG 3 kilogram bisa mencapai Rp 35 ribu. Ini naik signifikan ketimbang harga saat ini yang berkisar di Rp 18.000 sampai Rp 21.000.

Saat LPG 3 kilogram menjadi harga pasar, maka subsidi akan diberikan langsung ke warganya. Menurut Djoko, saat ini mereka tengah mendata warga miskin dan skema subsidi yang akan diberikan. 

"Kita sudah punya data, mau pakai kriteria miskin yang mana nih. Kita juga punya data konversi sejak awal lalu kita bandingkan, apakah mereka masih berhak," jelasnya.

Baca Juga: Ahok Dapat Dukungan KSP untuk Berantas Mafia Migas

Skema yang dipertimbangkan beragam, bisa pakai QR Code sehingga saat membeli sejumlah 3 tabung nanti subsidi Rp 100.000 akan langsung ditransfer ke rekening penerima subsidi. Sedang dihitung berapa rata-rata kebutuhan para warga yang berhak terima subsidi dalam sebulan.

#GasLPG #SubsidiGas #Jokowi #ESDM

Jangan lewatkan live streaming Kompas TV 24 jam non stop di www.kompas.tv/live. Supaya tidak ketinggalan berita-berita terkini, terlengkap, serta laporan langsung dari berbagai daerah di Indonesia, yuk subscribe channel youtube Kompas TV. Aktifkan juga lonceng supaya kamu dapat notifikasi kalau ada video baru.

Media sosial Kompas TV : Facebook Instagram Twitter LINE

BERITA LAINNYA

Close Ads x
NEWSTICKER
12:48
PSI MENDORONG DUA CAWAGUB DKI JAKARTA JALANI UJI PUBLIK AGAR MASYARAKAT TIDAK MENDAPAT “KUCING DALAM KARUNG”   KEMENTERIAN ESDM TAMBAH JARINGAN GAS BUMI HINGGA 4.762 RUMAH TANGGA DI PENAJAM PASER UTARA, KALTIM   KAPUSPENKUM KEJAKSAAN AGUNG KLAIM SEDANG LACAK ASET TERSANGKA KASUS JIWASRAYA DI LUAR NEGERI   JUBIR ISTANA FADJROEL RACHMAN: PEMERINTAH SAMBUT POSITIF PEMBENTUKAN PANJA JIWASRAYA OLEH KOMISI VI & KOMISI XI DPR   KPK IMBAU STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES UNTUK MELAPOR HARTA KEKAYAAN SELAMBATNYA 20 FEBRUARI 2020   KPK SEBUT HANYA SATU DARI 21 STAF KHUSUS PRESIDEN DAN WAPRES YANG SUDAH MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN   TANGGAPI PIDATO MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SOAL REKOMENDASI, GIBRAN RAKABUMING: SAYA SUDAH MELALUI MEKANISME PARTAI   MENKO POLHUKAM SEBUT INDONESIA BUKA OPSI PATROLI BERSAMA FILIPINA DAN MALAYSIA ATASI KELOMPOK ABU SAYYAF   DPR GELAR RAPAT PARIPURNA DENGAN AGENDA MENGESAHKAN RUU PRIORITAS YANG MASUK DALAM PROLEGNAS   KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA MASYARAKAT TIDAK TERPENGARUH DRAF “OMNIBUS LAW” ABAL-ABAL   MENPAN-RB TJAHJO KUMOLO TARGETKAN PERAMPINGAN JABATAN ESELON III DAN IV RAMPUNG TAHUN INI   PEMPROV DKI: BERDASARKAN KONTRAK KERJA REVITALISASI MONAS SELESAI DESEMBER 2019   PEMPROV DKI JAKARTA BERI SANKSI PT BAHANA PRIMA NUSANTARA AKIBAT PENYELESAIAN REVITALISASI MONAS TIDAK TEPAT WAKTU   SELAIN ADJIE NOTONEGORO, POLDA JATIM DIJADWALKAN PERIKSA SELEBRITAS TATA JANEETA SEBAGAI SAKSI KASUS MEMILES