Kompas TV nasional berita kompas tv

Ahok Dapat Dukungan KSP untuk Berantas Mafia Migas

Selasa, 14 Januari 2020 | 18:40 WIB
ahok-dapat-dukungan-ksp-untuk-berantas-mafia-migas
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyambangi Istana Kepresidenan untuk bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Sumber: Ihsanuddin/KOMPAS.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Keberadaan mafia Migas membuat Presiden Joko Widodo geram, bahkan beberapa kali muncul kata-kata keras dari Jokowi untuk mempersempit ruang gerak para mafia.

Hal ini diketahui saat Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyambangi Istana Kepresidenan untuk bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Selasa (14/1/2020).

Usai pertemuan Moeldoko menjelaskan Jokowi menginginkan agar harga gas bisa diturunkan karena berkaitan dengan keberlangsungan industri. KPS, sambung Moeldoko, juga tak keberatan turun tangan jika di tengah jalan Pertamina mengalami hambatan. Utamanya dari para mafia Migas.

Baca Juga: Tegas! Jokowi Perintahkan Ahok Berantas Mafia Migas

"Kita sepakat membangun kolaborasi agar semua terkelola dengan baik. Presiden menyampaikan urusan migas ini harus betul-betul berjalan dengan baik. Intinya semua keinginan presiden dalam konteks Migas dapat berjalan sebaik-baiknya dan tidak ada satupun yang menghalangi," ujar Moeldoko.

Di kesempatan yang sama, Ahok menjelaskan pertamina sudah memiliki formula untuk menurunkan harga gas. Pertamina, kata Ahok bersedia mendukung keinginan Jokowi di sektor Migas, asalkan pemerintah bisa membantu Pertamina menyisirkan para mafia Migas. Untuk caranya seperti apa, Ahok mempercayakan hal tersebut kepada mantan Panglima TNI, Moeldoko.

"Intinya Pak Moel sebagai KSP akan mendukung saya secara penuh agar tujuan presiden tercapai. (Mafia Migas) semua sudah tahu, pak Presiden sudah tahu, pak Moel juga sudah tahu," ujarnya. 
 

Editor : Johannes Mangihot



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:04
KETUA MPR MINTA PEMDA DAN MASYARAKAT TETAP MENJAGA KUALITAS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT   MENTAN IMBAU DISTRIBUTOR AWASI DAN PERMUDAH AKSES PETANI MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI   POLRES JAKARTA SELATAN AKAN BENTUK SATGAS KHUSUS TANGANI KASUS BEGAL SEPEDA   PEMPROV SULAWESI SELATAN BONGKAR STADION MATTOANGING UNTUK DIBANGUN ULANG AGAR MEMENUHI STANDAR FIFA   DIREKTUR UTAMA BIO FARMA SEBUT BELUM ADA INDIKASI YANG MENGHAMBAT UJI KLINIS VAKSIN   MENKEU: PEMERINTAH FOKUS 400 DESA DI DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TERDEPAN TERHUBUNG JARINGAN INTERNET PADA 2021   PMI FOKUS ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI PENGUNGSIAN BENCANA ALAM   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SIAPKAN NOTIFIKASI PENGATURAN IMPOR KE WTO   TAMBANG BATU BARA ILEGAL DI SUMATERA SELATAN AMBLES, BPBD: 11 ORANG MENINGGAL   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PENUMPANG KERETA DAN PESAWAT TETAP HARUS LAMPIRKAN HASIL TES COVID-19   PRESIDEN BELUM TANDA TANGANI UU CIPTA KERJA, KEPALA KSP MOELDOKO: TINGGAL MENUNGGU WAKTU   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO LARANG MASYARAKAT KE TEMPAT WISATA YANG TAK PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   KEPALA BNPT BOY RAFLI AMAR: AJARAN RADIKALISME INTOLERANSI MASIF DISEBARKAN LEWAT MEDIA SOSIAL   KOMNAS HAM: 12 KASUS YANG DISERAHKAN KE PEMERINTAH MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI DI MASA LALU