Jokowi Sedih, APBN Hanya untuk Beli Produk Impor: Bodoh Sekali Kita!

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo mengatakan, semua pihak harus mempunyai sense of crisis. Sebab, Bank Dunia menyampaikan ada kurang lebih 60 negara yang ekonominya akan ambruk, 40 di antaranya diperkirakan pasti.

Demikian Presiden Joko Widodo dalam keterangannya pada Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022, Selasa (14/6/2022).

“Kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan harus mempunyai Sense of Crisis semuanya, kerja sekarang tidak bisa hanya makronya, tidak bisa, mikronya detil harus tahu,” tegas Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, kata Jokowi, yang namanya belanja pemerintah baik pusat maupun daerah harus memiliki 3 hal yang penting.

Baca Juga: Jokowi Terima Telpon "Rahasia" dari Seorang Perdana Menteri, Minta Dikirim Minyak Goreng

“Menciptakan nilai tambah, jangan beli hanya beli, belanja hanya belanja, harus memberikan nilai tambah pada negara ini. Yang kedua bisa membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, men-trigger pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

“Yang ketiga memang efisien. Ini harus, jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp2.714 triliun, memiliki APBD Rp1.197 triliun, belinya produk impor, seperti tadi yang disiapkan Pak kepala BPKP bukan produk dalam negeri.”

Jokowi mengaku sedih, mengetahui uang yang dikumpulkan rakyat berujung pada pembelian produk-produk impor.

“Sedih. Ini uang rakyat uang yang dikumpulkan dari pajak baik PPN, PPH, badan PPH perorangan, PPH karyawan, dari bea export dari BNPB dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor, bodoh sekali kita,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Mau Reshuffle Kabinet 15 Juni? Istana Menyebut soal Kebutuhan Kabinet Saat Ini

“Maaf kita ini pinter pinter. Tapi kalau caranya seperti itu, bodoh sekali kita, saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN loh, uang APBD loh, belinya produk impor. Nilai tambah yang dapat negara lain lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini.”

Dari gambaran persoalan itu, Presiden Jokowi meminta APIP, BPKP benar-benar dapat melalukan pengawasan serius terhadap kementerian dan lembaga untuk belanja produk dalam negeri.

“Saya tahu banyak kementerian banyak lembaga banyak daerah, tidak mau beli produk dalam negeri, alasannya macam-macam, speknya enggak pas lah, kualitasnya nggak baiklah. Alasan banyak sekali itu yang bapak itu kawal,” ucap Jokowi.

“Seperti tadi disampaikan oleh Pak Kepala BPKP, ada 842 produk di dalam e-katalog yang sebetulnya produksi di dalam negerinya itu ada, untuk apa itu? Coret! 842 itu, drop, kalau produknya dalam negeri sudah ada.”