Kompas TV nasional hukum

UU Cipta Kerja Tetap Diterapkan dan Berlaku Meski Disebut Inkonstitusional Bersyarat, Janggalkah?

Minggu, 28 November 2021 | 19:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Bicara soal perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), tak akan bisa dari putusan krusial Mahkamah Konstitusi (MK) RI soal perbaikan di dua tahun mendatang.

Jika kita sudah menyepakati MK sebagai lembaga tertinggi yang memutuskan sengketa konstitusional dengan keputusan yang final dan mengikat; maka semua pihak sebagai pembentuk UU Ciptaker, yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus betul-betul taat.

Akan tetapi, di sisi lain, sorotan juga diarahkan kepada MK.

Terlebih lagi soal keputusan MK yang menyatakan UU Ciptaker sebagai inkonstitusional bersyarat.

Hal ini memunculkan tanda tanya.

Harus ada penjelasan mengapa UU Ciptaker masih bisa diterapkan, padahal dinyatakan inkonstitusional, alias tidak sesuai konstitusi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar menyuarakan hal yang sama.

Dari pandangannya, ketika MK menyebut UU Ciptaker sebagai inkonstitusional bersyarat, seharusnya peraturan tidak lagi diaplikasikan sampai pembenaran betul-betul disempurnakan.

Semua ini jadi pelajaran mahal tentang pentingnya prosedur dan tata cara pembuatan undang-undang.

Lantaran, undang-undang mengikat seluruh masyarakat Indonesia dan punya dampak terhadap kehidupan warga negara.

Proses-proses penyusunannya yang serampangan tidak boleh terulang lagi!

Penulis : Edwin Zhan

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:16
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19