Kompas TV bisnis ekonomi dan bisnis

Garap Percepatan Kesejahteraan di Bumi Cendrawasih, Kementerian ATR/BPN Utamakan Kontekstual Papua

Rabu, 28 Juli 2021 | 16:32 WIB
garap-percepatan-kesejahteraan-di-bumi-cendrawasih-kementerian-atr-bpn-utamakan-kontekstual-papua
Ilustrasi pembangunan Jalan Trans-Papua. (Sumber: Ditjen Bina Marga PUPR)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengutamakan pemetaan kontekstual di Papua terkait upaya menggarap percepatan kesejahteraan di bumi Cendewasih tersebut.

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, menjelaskan ada empat fokus utama yang akan dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2020, di antaranya yaitu;

  • Percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua,
  • Mendorong kepastian hukum Hak Atas Tanah melalui penataan batas dan publikasi batas kawasan hutan dan non hutan,
  • Pendaftaran tanah ulayat dan adat sesuai hasil inventarisasi masyarakat adat setempat, fasilitasi pertanahan masalah hukum terkait tanah ulayat,
  • Serta, pelaksanaan major project percepatan pembangunan khususnya di wilayah adat Lapago, Jayapura, dan Merauke.

Surya Tjandra mengatakan, bahwa pihaknya mencoba memulai dari pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua.

Hal ini, kata dia, penting untuk melakukan sebuah pemetaan spasial dan sosial dilakukan terlebih dahulu.

“Hal ini krusial karena menjadi pondasi langkah-langkah kerja mulai dari perencanaan, ke mana arah tata ruang, potensi, hingga bagaimana tantangan yang ada," kata Surya melalui keterangan resmi yang diterima pada Rabu (28/7/2021).

"Jangan sampai karena adanya percepatan ini membuat kita gegabah mengambil sikap, terlebih tanah Papua ini memiliki tanah kawasan hutan yang begitu luas."

Baca Juga: Tak Izinkan Papua Lockdown, Mendagri Tito Gunakan PPKM Level 4

Ia mencontohkan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dinilainya banyak tantangan di tanah Papua.

Tahun ini, pihaknya sedang mengevaluasi kinerja PTSL, sehingga meski terdapat patokan dari pemerintah pusat, tapi perlu juga melihat PTSL berdasarkan konteksnya di daerah.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Tito Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Panen Raya Perdana Desa Tanjung Batu

Kamis, 23 September 2021 | 00:21 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
03:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19