Kompas TV nasional politik

Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Tidak Terganggu Kelompok Tak Murni

Kompas.tv - 26 Juli 2021, 11:25 WIB
mahfud-md-tegaskan-pemerintah-tidak-terganggu-kelompok-tak-murni
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Purwanto

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak merasa terganggu dengan kelompok tidak murni.

Pasalnya, pemerintah mencermati lebih banyak kelompok murni ketimbang kelompok yang tidak murni dalam merespons kebijakan PPKM.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud MD dalam program Sapa Pagi Kompas TV, Senin (26/7/2021).

“Ndak apa-apa, lebih banyak yang murni misalnya kelompok pengibar bendera putih itu demo mau bagus, karena dia menyatakan kami sudah menyerah tolong dibantu kan begitu, mereka tidak menyerang keputusan pemerintah,” ujarnya.

Kemudian pemerintah, sambung Mahfud, memberi penjelasan soal masalah yang dihadapi dan memberikan santunan.

Baca Juga: PPKM Level 4 Diperpanjang, Pimpinan Komisi IX Soroti Pengawasan Prokes di Aktivitas Perekonomian

“Pemerintah menjelaskan Ini masalahnya, lalu mari kita bantu, misalnya kemarin itu untuk beberapa pengibar bendera putih didatangi, disantuni, dijelaskan masalahnya,” katanya.

Sementara, lanjut Mahfud, untuk kelompok tidak murni yang selalu mengolok-olok pemerintah mengganggap sebagai hiburan. Pemerintah, sambung Mahfud, sudah mengetahui siapa-siapa orangnya dan pengikutnya.

“Kita nggak akan melakukan langkah hukum, karena kita tahu mereka itu hanya bercanda kepada dirinya sendiri, rakyat dan sekarang sudah banyak yang sadar,” ujarnya.

“Coba lihat apa betapa mereka mau antre rumah sakit, antre minta vaksin, dulu mau di antigen aja lari-lari, sekarang pada rebutan antre, kan sudah tahu ini pilihan pemerintah sudah benar,” tambahnya.

Baca Juga: Daftar 45 Wilayah di Luar Jawa-Bali yang Menerapkan PPKM Level 4

Atas dasar itu juga, Mahfud mengatakan pemerintah tidak melakukan pengerahan personel terkait unjuk rasa yang berlangsung 24 Juli 2021. Sebab, kata Mahfud, pemerintah tahu tidak ada komando yang jelas dalam rencana unjuk rasa itu.

“Karena itu tidak ada komando, siapa yang megang komando, itu kan gampang siapa yang menyebarkan itu, alat itu kan di Polri ada, di BIN ada, di TNI ada, itu semuanya sudah ada sekarang,” ujarnya.

“Siapa yang penyebab pertamanya dicari dari situ, siapa hubungannya nggak ada, nggak ada korlapnya, nggak ada uangnya juga gitu, anak iseng ada 7 orang kita tanya lalu mereka mengatakan kami hanya iseng, minta maaf,” tutup Mahfud MD.



Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA



Close Ads x