Kompas TV nasional update

Jatam Ungkap Kejanggalan Kematian Wabup Sangihe hingga Sederet Polemik Izin Usaha Tambang Emas

Sabtu, 12 Juni 2021 | 19:31 WIB

KOMPAS.TV - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) meminta Kepolisian turun tangan mengusut kematian Wakil Bupati Sangihe, Helmud Hontong.

Jatam ingin memastikan meninggalnya Wakil Bupati Sangihe, tak terkait hal lain.

Jatam menilai Helmud Hontong adalah orang yang gigih menolak izin tambang emas di wilayahnya.

Jatam menambahkan sikap Wakil Bupati Sangihe bertolak belakang dengan sejumlah pejabat bila berbicara soal izin tambang.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah Ismail pun membeberkan sederet masalah izin usaha tambang emas di Pulau Sangihe.

“Sangihe ini kan pulau kecil. Pulau kecil itu dilindungi oleh regulasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Sebagai pulau kecil di bawah 2.000 kilometer persegi, Sangihe semestinya tidak boleh ditambang,” ujar Merah.

Gelombang penolakan terhadap izin pertambangan emas telah meruak sejak 2017. Masyarakat dan koalisi yang terdiri atas 25 kelompok pegiat lingkungan di Kabupaten Kepulauan Sangihe menentang aktivitas pertambangan seluas 42 hektare itu karena disinyalir menyalahi hukum dan akan mengancam ekosistem lingkungan.

Kawasan tambang tersebut dinilai memakan separuh dari luas wilayah Pulau Sangihe yang hanya 73.698 hektare.

Bila izin tersebut diteruskan, kegiatan tambang ditakutkan bakal merusak lingkungan daratan, pantai, komunitas mangrove, terumbu karang, dan biota laut dalam waktu tak terlalu lama

Kematian Wabup Sangihe dinilai tak wajar karena awalnya tidak ada keluhan saat hendak naik pesawat, namun ketika 20 menit berada di pesawat, Wakil Bupati Sangihe mengaku pusing. 

Ia lantas meminta digosokan minyak kayu putih di bagian belakang badan dan leher. Bahkan, Wakil Bupati Sangihe sempat batuk-batuk hingga mengeluarkan darah dari mulutnya.

Untuk itu perlu penyelidikan lebih lanjut soal meninggalnya Helmud Hontong.

Terkait desakan terhadap pengusutan kematian Wakil Bupati Sangihe, simak penjelasan selengkapnya dari Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang, Merah Johansyah Ismail.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19