Kompas TV regional berita daerah

Pejabat Imigrasi Sulawesi Selatan Temui Bupati Selayar, Ada Apa?

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:54 WIB
pejabat-imigrasi-sulawesi-selatan-temui-bupati-selayar-ada-apa
Kunjungan ini Merupakan Penjajakan Awal Atas Permohonan Pemda Kabupaten Untuk Mendirikan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI) Di Selayar (Sumber: kanwilkumham sulsel)

SELAYAR, KOMPAS.TV - Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulsel, Dodi Karnida beserta Kabid Zinfokim Noer Putra, Kabid Inteldakim Mirza Akbar dan Agus Winarto Kepala Kantor Imigasi (Kanim Makassar) serta beberapa pejabat imigrasi lainnya Rabu (9/6/2021) sore diterima Bupati Kepulauan Selayar H. M. Basli Ali di kediamannya. 

Dalam kesempatan tersebut Dodi menyampaikan maksud kedatangannya yaitu sebagai respon atas surat Bupati bulan Mei 2021 kepada Kakanwil Kemenkumham tentang Usul Pembentukan Unit Pelayanan Imigrasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Bupati yang barumenjabat dua periode ini, kemudian menyampaikan respon atas kedatangan rombongan dan menerangkan tentang hal-hal daerahnya termasuk harapannya ke depan. 

Dari tempat kediaman Bupati, rombongan yang didampingi oleh Sekretaris dan Kepala Bidang Pengawasan Kakesbangpol, melakukan kunjungan ke Kantor Perpustakaan dan Kantor Dharma Wanita Persatuan yang jika sudah ada kesepahaman bersama antara Bupati dan Kakanwil Kemenkumham, mungkin nantinya salah satu gedung tersebut dapat dipergunakan sebagai kantor pelayanan keimigrasian. 

Dalam keterangan, Dodi menyatakan bahwa kegiatan kunjungan ini merupakan penjajakan awal atas permohonan Pemda Kabupaten untuk mendirikan Unit Kerja Kantor Imigrasi (UKKI). 

"Ini akan kami laporkan kepada pimpinan, selanjutnya akan dilakukan kajian. Dalam UKKI ini terdapat pelayanan terhadap WNI (penerbitan paspor) dan pelayanan izin tinggal WNA termasuk pengawasan mereka. Jadi UKKI merupakan cikal bakal berdirinya suatu kantor imigrasi," Ungkap Dodi. 

Selanjutnya, Dodi mengatakan bahwa jika sudah ada kanim, maka nilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan semakin baik di mata masyarakatnya karena ada kemudahan dan kemurahan permohonan paspor maupun di mata investor asing dan para turis asing. 

Bentuk kerjasama yang akan dibangun nanti akan dituangkan dalam dokumen kerjasama antara Bupati dengan Direktur Jenderal Imigrasi yang isinya antara lain, seluruh kebutuhan lahan kantor, gedung, pemeliharaan gedung, peralatan kantor, kendaraan dinas, pegawai dan lain-lainnya disediakan oleh pemerintah daerah sedangkan imigrasi hanya menyediakan kesisteman dan dua atau tiga petugas pengawas (supervisor). Demikian tutup Dodi.


#bupatiselayar
#kantorimigrasi
#kanwilkumham

 

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


KOMPAS SPORT

Sebut Wasit Gila, Joao Felix Dikartu Merah

Minggu, 19 September 2021 | 04:05 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
05:54
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19