Terima Kunjungan Pegawai KPK Tak Lulus TWK, Ketua MUI: Kami Doakan Mereka Dapat Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis menerima kunjungan perwakilan dari 75 pegawai KPK, Kamis (3/6/2021).

Melalui akun Instagram miliknya, Cholil mengungkapkan kedatangan mereka bermaksud untuk mengadukan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dianggap bermasalah.

"Menerima teman-teman pegawai KPK yang tak lulus TWK. Mereka mengadu bahwa metode dan tesnya tak dapat menjadi standar kelulusan dan mereka merasa difitnah," tulis Choli dalam akun Instagram miliknya, Kamis (3/6/2021). 

Dia mengatakan bahwa yang datang tak hanya mereka yang muslim, melainkan yang bukan muslim juga turut hadir ke MUI.

Baca Juga: Komnas HAM Mulai Selidiki Pelanggaran HAM Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Lebih lanjut Cholil mendoakan para pegawai KPK yang tidak lulus TWK mendapat keadilan. 

"Kami berharap dan berdoa agar mereka mendapat yang terbaik dan yang adil," sambung tulisannya. 

Tak hanya itu, dalam unggahan lainnya di Instagram @cholilnafis, dia menuliskan agar 75 pegawai KPK tersebut dapat bermediasi dengan lembaga antirasuah untuk mencapai keputusan yang baik. 

"Berbagi info aja. Selain mendoakan mereka juga berbuat, mudah-mudahan juga dapat memediasi mencapai kebaikan dan keadilan. Bismillahi tawakkaltu ‘alallah," kata Cholil. 

Baca Juga: MUI Ikut Bahas Polemik Tes Wawasan Pegawai KPK

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Firli Sebut KPK Masih Akan Bertaring

Diketahui, sebelumnya sebanyak sejumlah perwakilan dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK melakukan audiensi bersama MUI di Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, kemarin.

Dalam kunjungan tersebut Penyelidik KPK Harun Al Rasyid, juga turut hadir dalam kegiatan ini.

"Kami ingin menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah bahwa di dalam tubuh kami itu ada intoleransi, talibanisme, radikalisme, tidak benar," katanya.

Menurutnya isu itu sudah cukup lama ditanam dalam tubuh KPK oleh para koruptor yang sengaja ingin melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. 

Baca Juga: Usman Hamid Tanggapi Sikap Pimpinan KPK yang Tolak Cabut SK Penonaktifan 75 Pegawai: Ironis