Kompas TV nasional hukum

Penyidik Ad Hoc Dinilai Bisa Jadi Solusi Atasi Kasus Pelanggaran HAM yang Mandek

Selasa, 11 Mei 2021 | 19:38 WIB
penyidik-ad-hoc-dinilai-bisa-jadi-solusi-atasi-kasus-pelanggaran-ham-yang-mandek
Salah satu keluarga korban tragedi Mei Tahun 1998, Ruyati ,membubuhkan tanda tangan di mural pelanggaran HAM ketika peresmian mural Prasasti Tragedi Trisaksti dan Mei 1998 di kawasan Jalan Pemuda, Jakarta Timur, Senin (12/5). Peresmian mural tersebut bertujuan mengingatkan kepada pemerintah dalam penuntasan peristiwa pelanggaran HAM berat dan sebuah gerakan melawan lupa melalui peresmian Mural Prasasti Tragedi Trisakti dan Mei 1998. (Sumber: Kompas.id)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat 1998 meski berulang kali berkas penyelidikan itu dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tak lengkap.

Berkaca dari hal tersebut, para pegiat HAM berpendapat bahwa perlu pembentukan penyidik HAM ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat dihubungi mengatakan, ketentuan mengenai penyidik HAM ad hoc itu diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Persisnya diatur dalam Pasal 21 Ayat 3 bahwa Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri dari unsur pemerintah dan atau masyarakat, seperti dilansir dari laman Kompas.id, Selasa (11/5/2021).

Menurut Usamn, tim penyidik ad hoc itulah yang akan memutuskan langkah penyidikan, termasuk jika ada bukti yang ditemukan dianggap tidak mencukupi sehingga kasus harus dihentikan.

Namun, sebelum itu harus ada langkah penyelidikan terlebih dulu, yaitu dengan mengumpulkan bukti, memanggil orang, dan memeriksa tempat terjadi perkara.

“Selama tim penyidik ad hoc belum dibentuk Jaksa Agung, berkas kasus pelanggaran HAM berat akan tetap seperti ini, bolak-balik antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung,” ujar Usman.

Penulis : Fransisca Natalia | Editor : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:43
PRESIDEN BARCELONA JOAN LAPORTA: LIONEL MESSI DIPASTIKAN BERTAHAN DI BARCELONA MUSIM DEPAN    TAJ MAHAL INDIA KEMBALI DIBUKA DENGAN PENERAPAN PROKES KETAT, PENGUNJUNG DIBATASI HANYA 650 ORANG   HASIL UJI COBA FASE AKHIR VAKSIN COVID-19 BUATAN BIOTEKNOLOGI JERMAN, CUREVAC, HANYA EFEKTIF 47%   QATAR IZINKAN 80% PEGAWAI SEKTOR PUBLIK DAN SWASTA KEMBALI BEKERJA DI KANTOR MULAI 18 JUNI 2021   JUMLAH PASIEN POSITIF COVID-19 DARI KLASTER COPA AMERICA 2021 MENCAPAI 52 ORANG   AS KEMBALI MEMBELI LEBIH DARI 200 JUTA DOSIS VAKSIN COVID-19 BUATAN MODERNA   BPBD MALUKU TENGAH: 7.227 WARGA MENGUNGSI AKIBAT GEMPA BERMAGNITUDO 6,1   GUBERNUR JABAR AKAN TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR DI RS HINGGA 40% JIKA PENYEBARAN COVID-19 MAKIN MEMBURUK   KOTA BOGOR KEMBALI BERLAKUKAN SISTEM GANJIL-GENAP AKHIR PEKAN INI GUNA TEKAN LAJU PENYEBARAN COVID-19   KADIN INDONESIA PASTIKAN TENAGA KERJA ASING BISA MENGIKUTI VAKSINASI COVID-19 GOTONG ROYONG   KEMENKOMINFO: TENGGAT PELUNASAN TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA HINGGA 31 JULI 2021   TOTAL TUNGGAKAN BHP FREKUENSI PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER 1 JUNI 2021 SEBESAR RP 442 M   PEMERINTAH TUNGGU PT SAMPOERNA TELEKOMUNIKASI INDONESIA LUNASI TUNGGAKAN TAGIHAN BHP FREKUENSI RADIO   MENDIKBUD-RISTEK NADIEM MAKARIM: PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS STOP JIKA ADA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO