Kompas TV regional berita daerah

Menolak Vaksin Bisa Kena Sanksi, Warga Diimbau Tak Takut Ikut Vaksinasi Covid-19

Sabtu, 6 Maret 2021 | 02:25 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Pemerintah Kota Banjarmasin  terus melakukan upaya edukasi dan sosialisasi vaksinasi covid-19  kepada masyarakat.

Pada termin 1 pelaksanaan vaksinasi tahap dua, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin masih   berfokus pada pemberian vaksin untuk pemberi pelayanan publik, lansia, TNI, Polri dan pelaku usaha yang   ditargetkan selesai pada april 2021.

Baca Juga: Setujukah Divaksin ? Ini Kata Sejumlah Warga Kota Banjarmasin Terkait Vaksinasi Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Machli Riyadi, mengimbau masyarakat untuk tidak takut menjalani vaksinasi covid-19 karena dijamin keamanannya.

Sementara sesuai  Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan covid-19 yang telah berlaku sejak tanggal 9 februari 2021, penolakan vaksinasi  dapat dikenakan sanksi.

"Orang yang menolak vaksin itu ada sanksi yang pertama pencabutan hak BPJS-nya, yang kedua pencabutan hak administrasi publiknya dan bahkan yang ketiga ini bisa diberikan denda," terang Machli.

Seperti disebut bahwa penolakan  vaksinasi sesuai  perpres nomor 14 tahun 2021 pasal 13 A dapat menyebabkan  pemberian sanksi seperti penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, pembekuan perizinan administrasi hingga denda.

Baca Juga: Menunggu Lama, Warga Terpaksa Bangun Sendiri Jembatan yang Dibongkar Untuk Normalisasi Sungai

Sedangkan jika  terjadi komplikasi akibat vaksinasi, berdasarkan permenkes RI nomor 10 tahun 2021, pemerintah akan memfasilitasi penanganannya.

"Kalau itu betul-betul dia sakit sebagai akibat dampak dari pemberian vaksin, dijamin," tutup Machli Riyadi.

Penulis : KompasTV Banjarmasin





BERITA LAINNYA


Kalam

Bagaimana Cara Rasulullah Menata Rambut?

Rabu, 14 April 2021 | 01:45 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
02:37
FLORENTINO PEREZ KEMBALI TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN REAL MADRID UNTUK MASA JABATAN HINGGA 2025   MENKES AUSTRIA RUDOLF ANSCHOBER MENGUNDURKAN DIRI KARENA LELAH TANGANI PANDEMI KORONA   KAPOLDA PAPUA IRJEN MATHIUS D FAKHIRI JANJI MENCARI DAN TANGKAP KKB YANG BERAKSI DI BEOGA DAN ILAGA, PUNCAK   KAKORLANTAS POLRI IRJEN ISITIONO: PETUGAS YANG LOLOSKAN PEMUDIK AKAN DIHUKUM 2 KALI LIPAT   PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN   PT KAI MASIH JUAL TIKET KERETA HINGGA KEBERANGKATAN 30 APRIL 2021 DI TENGAH ATURAN PELARANGAN MUDIK   DISPAREKRAF DKI JAKARTA: RESTORAN TIDAK BOLEH TAMPILKAN PERTUNJUKAN DJ SELAMA BULAN RAMADAN   JAM OPERASIONAL MRT TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN SELAMA BULAN RAMADAN   MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA   POLDA METRO JAYA LIMPAHKAN BERKAS KASUS MAFIA TANAH YANG MENYASAR KELUARGA DINO PATTI DJALAL KE KEJATI   DISHUB DKI BERENCANA HANYA MEMBUKA TERMINAL PULO GEBANG DI JAKARTA TIMUR SELAMA LARANGAN MUDIK LEBARAN   PEMPROV DKI JAKARTA AKAN CEK STATUS RUMAH PENINGGALAN MENLU PERTAMA, ACHMAD SOEBARDJO, YANG DIJUAL   ICW MINTA KPK USUT DUGAAN BOCORNYA INFORMASI PENGGELEDAHAN DUA LOKASI DI KALIMANTAN SELATAN   TERDAKWA DJOKO TJANDRA AJUKAN BANDING ATAS VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA DALAM KASUS "RED NOTICE"