Kompas TV nasional sosial

BPJS Kesehatan Mulai Bekukan Kepesertaan PNS dari Program JKN karena Tak Lengkapi Data

Senin, 2 November 2020 | 00:22 WIB
bpjs-kesehatan-mulai-bekukan-kepesertaan-pns-dari-program-jkn-karena-tak-lengkapi-data
Klaim Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan kini bisa dilakukan dengan banyak cara. (Sumber: Dok. BPJS)

JAKARTA, KOMPAS TV - Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma'ruf, mengatakan pihaknya membekukan kepesertaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan, kata Iqbal, membekuan kepesertaan bagi PNS tersebut karena belum melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pembekuan kepesertaan sudah dimulai pada Minggu (1/11/2020). Namun demikian, Iqbal tidak menyebutkan berapa jumlah PNS yang kepesertaannya dibekukan.

Baca Juga: Sistem Kelas Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 2021

Meski dibekukan, PNS yang merupakan pekerja segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN) itu tak perlu khawatir.

Iqbal menuturkan, peserta yang dibekukan hanya perlu melakukan registrasi ulang dan memperbarui data agar kepesertaannya kembali aktif.

"Ini opsi terakhir yang membutuhkan keaktifan peserta untuk menginfokan data kependudukannya," kata Iqbal di Jakarta pada Minggu (1/11/2020).

Penulis : Tito Dirhantoro





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:24
TINJAU LARANGAN MUDIK DI PELABUHAN MERAK, KETUA DPR PUAN MAHARANI MINTA DISTRIBUSI LOGISTIK JANGAN TERGANGGU   MUDIK DILARANG, TRAFIK TRUK DARI JAWA KE SUMATERA NAIK 24 PERSEN   SEBANYAK 5.000 KENDARAAN PEMUDIK DIMINTA PUTAR BALIK DI POS PENYEKATAN TANJUNGPURA, KARAWANG, JABAR   PEMKAB PATI, JATENG, PERKETAT AKSES MASUK KE PERUMAHAN RSS SIDOKERTO SETELAH 56 WARGA PERUMAHAN TERPAPAR COVID-19   DIRLANTAS POLDA BANTEN KOMBES RUDY PURNOMO: SEJUMLAH TEMPAT WISATA BANTEN BUKA SECARA TERBATAS SAAT LIBUR LEBARAN   POLDA BANTEN MELARANG MASYARAKAT DARI LUAR WILAYAH BERKUNJUNG KE TEMPAT WISATA DI BANTEN   SELAMA MASA LARANGAN MUDIK, KEMENHUB KURANGI OPERASIONAL DERMAGA DAN KAPAL DI MERAK-BAKAUHENI    HARI KEEMPAT LARANGAN MUDIK, SEBANYAK 100 KENDARAAN DI POSKO PENYEKATAN KOTA TANGERANG DIMINTA PUTAR BALIK   KADISDIK: PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DKI JAKARTA JALUR PRESTASI TAK MENGGUNAKAN SYARAT BATAS USIA    PEMPROV DKI JAKARTA MENERIMA 2.189 PERMOHONAN PEMBUATAN SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) SEJAK 6-8 MEI 2021    SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA: MASIH ADA PERUSAHAAN DI KOTA TANGERANG YANG BELUM LUNASI THR TAHUN LALU   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO TEGASKAN DAERAH ZONA MERAH COVID-19 TAK BOLEH BUKA TEMPAT WISATA   WAKIL KETUA KPK NURUL GHUFRON PASTIKAN TAK ADA PEGAWAI YANG DIBERHENTIKAN KARENA TAK LOLOS TES WAWASAN KEBANGSAAN   KPK AKAN BERKOORDINASI DENGAN KEMENPAN RB DAN BKN TERKAIT TINDAK LANJUT 75 PEGAWAI YANG DINYATAKAN TIDAK LOLOS TWK