Kompas TV nasional kesehatan

Sistem Kelas Peserta BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 2021

Jumat, 18 September 2020 | 05:00 WIB
sistem-kelas-peserta-bpjs-kesehatan-dihapus-mulai-2021
Ilustrasi BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (Sumber: tribunnews)

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menghapus sistem kelas I, II, dan III BPJS Kesehatan mulai tahun depan atau 2021.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan sistem satu kelas atau kelas standar untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri.

Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengatakan penerapan sistem satu kelas peserta PBPU atau mandiri BPJS Kesehatan akan diterapkan secara beetahap. Dimulai 2021 hingga akhir 2022.

Baca Juga: Gugatan Kenaikan BPJS Kesehatan Ditolak MA, KPCDI akan Tagih Janji DPR

"Awal 2021 sampai akhir 2022, paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar ini bisa diterapkan bertahap," kata Oscar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (17/9/2020).

Oscar menuturkan, pihak yang mengkoordinasikan perumusan aturan baru kelas standar BPJS Kesehatan ini yakni Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

DJSN kemudian melibatkan sejumlah pihak. Itu antara lain Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, kalangan akademisi, perhimpunan dan asosiasi rumah sakit.

Penulis : Tito Dirhantoro





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:03
MENURUT RENCANA, RUTE KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG AKAN DILANJUTKAN HINGGA KE BANDARA KERTAJATI   WAGUB NTT JOSEF NAE SOI MINTA PEMDA KABUPATEN DAN KOTA DI NTT SIAPKAN LAHAN RELOKASI WARGA TERDAMPAK BENCANA   PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG DITARGETKAN RAMPUNG PADA 2022   PERGANTIAN NAMA TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK MENJADI MBZ SEBAGAI PENGHORMATAN BAGI UNI EMIRAT ARAB   TOL LAYANG JAKARTA-CIKAMPEK II BERGANTI NAMA MENJADI SHEIKH MOHAMED BIN ZAYED (MBZ)   PEMPROV DAN DPRD DKI JAKARTA KEBUT PEMBAHASAN REVISI PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG TATA RUANG   MENAKER IDA FAUZIYAH SEBUT PEMBAYARAN THR PALING LAMBAT 7 HARI SEBELUM HARI RAYA KEAGAMAAN   KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA INDONESIA (KSPI) MINTA PEMERINTAH TEGAKKAN ATURAN PEMBERIAN THR   DISNAKERTRANS DKI JAKARTA: PEMBAYARAN THR TIDAK BOLEH DICICIL   KEMENKES PASTIKAN STOK VAKSIN COVID-19 AMAN UNTUK VAKSINASI DOSIS KEDUA BULAN APRIL 2021   PBNU IMBAU UMAT ISLAM PATUHI PROTOKOL KESEHATAN JIKA BERIBADAH DI MASJID   KEMENTERIAN PUPR: 9 JUTA TENAGA KONSTRUKSI BELUM TERSERTIFIKASI, BARU 628.000 YANG BERSERTIFIKAT   KADIN DKI IMBAU PERUSAHAAN DIALOG DI FORUM BIPARTIT JIKA KESULITAN BAYAR THR   KEMENAKER TELAH BENTUK SATGAS PELAYANAN KONSULTASI & PENEGAKAN HUKUM UNTUK AWASI PELAKSANAAN PEMBERIAN THR 2021