Kompas TV nasional sapa indonesia

Desakan Tunda Pilkada, Epidemiolog: Penyebaran Virus Corona Belum Terkendali

Rabu, 23 September 2020 | 02:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Sejumlah pihak meminta pemerintah menunda pelaksanaan pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun nanti.

Alasannya khawatir akan muncul klaster baru dalam penyebaran virus corona yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Sementara pemerintah dan kalangan DPR tetap meminta pilkada digelar sesuai jadwal.

Apa yang bakal terjadi jika pilkada tetap digelar?

Bagaimana memastikan pesta demokrasi itu aman dari acaman virus corona?

Komisioner KPU Viryan Azis, Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, serta Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:46
KETUA MPR MINTA PEMDA DAN MASYARAKAT TETAP MENJAGA KUALITAS PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SECARA KETAT   MENTAN IMBAU DISTRIBUTOR AWASI DAN PERMUDAH AKSES PETANI MENDAPATKAN PUPUK BERSUBSIDI   POLRES JAKARTA SELATAN AKAN BENTUK SATGAS KHUSUS TANGANI KASUS BEGAL SEPEDA   PEMPROV SULAWESI SELATAN BONGKAR STADION MATTOANGING UNTUK DIBANGUN ULANG AGAR MEMENUHI STANDAR FIFA   DIREKTUR UTAMA BIO FARMA SEBUT BELUM ADA INDIKASI YANG MENGHAMBAT UJI KLINIS VAKSIN   MENKEU: PEMERINTAH FOKUS 400 DESA DI DAERAH TERTINGGAL, TERLUAR, DAN TERDEPAN TERHUBUNG JARINGAN INTERNET PADA 2021   PMI FOKUS ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 DI PENGUNGSIAN BENCANA ALAM   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SIAPKAN NOTIFIKASI PENGATURAN IMPOR KE WTO   TAMBANG BATU BARA ILEGAL DI SUMATERA SELATAN AMBLES, BPBD: 11 ORANG MENINGGAL   MENHUB BUDI KARYA SUMADI: PENUMPANG KERETA DAN PESAWAT TETAP HARUS LAMPIRKAN HASIL TES COVID-19   PRESIDEN BELUM TANDA TANGANI UU CIPTA KERJA, KEPALA KSP MOELDOKO: TINGGAL MENUNGGU WAKTU   KETUA SATGAS COVID-19 DONI MONARDO LARANG MASYARAKAT KE TEMPAT WISATA YANG TAK PATUHI PROTOKOL KESEHATAN   KEPALA BNPT BOY RAFLI AMAR: AJARAN RADIKALISME INTOLERANSI MASIF DISEBARKAN LEWAT MEDIA SOSIAL   KOMNAS HAM: 12 KASUS YANG DISERAHKAN KE PEMERINTAH MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT YANG TERJADI DI MASA LALU