> >

DPRD Jatim akan Interpelasi Gubernur Khofifah, Apa Penyebabnya?

Politik | 7 Juli 2020, 23:22 WIB
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (Sumber: KOMPAS.COM/A. FAIZAL)

"Padahal, segala upaya sudah kita lakukan untuk mendapatkan kejelasan terkait persoalan bank Jatim,” kata Makmulah.

“Konsultasi juga sudah dilakukan masukan dari beberapa pihak terkait juga sudah. Tapi, kenapa Gubernur tidak menjawab surat rekomendasi resmi pimpinan DPRD Jatim." 

Sementara itu, Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim, A Basuki Babussalam, menolak wacana penggunaan hak interpelasi kepada Gubernur Jatim Khofifah. 

Basuki menjelaskan, penolakan ini cukup beralasan karena dirinya menilai hak interpelasi di saat pandemi bukanlah sebuah solusi.

"Kami mohon maaf, tidak sepakat soal wacana interpelasi tersebut," ujar Basuki.

Baca Juga: Penelitian Unair Rujukan Khofifah Dinilai Tidak Benar, Risma: Itu Pelanggaran Besar

Basuki menuturkan, sangat tidak elok membuat kegaduhan di tengah pandemi karena saat ini masyarakat dihadapkan pada suasana kondisi darurat bencana. 

Basuki meyakini Khofifah sudah mempunyai solusi terkait kekosongan posisi Dirut BPD Jatim. Hanya, kata dia, belum dapat diimplementasikan karena kondisi pandemi Covid-19, sehingga butuh waktu.

Khofifah disebut Basuki memiliki skala prioritas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Terlebih, saat ini Jawa Timur dihadapkan pada kasus Covid-19 yang terus meningkat.

Karena itu, tak heran jika Khofifah lebih mengutamakan persoalan Covid-19 yang berhubungan dengan nyawa seseorang dibandingkan posisi Dirut Bank Jatim. 

Baca Juga: Jokowi Beri Tenggat Waktu 2 Minggu ke Khofifah Untuk Turunkan Angka Covid-19

"Urusan nyawa jadi yang terenting. Filosofinya, keselamatan nyawa adalah hukum yang tertinggi. Maka (pandemi) inilah yang harus diselesaikan hari ini," kata Basuki.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, PAN optimistis BPD Jatim masih bisa tumbuh dengan jajaran Direksi yang ada saat ini.

"Kami kira Bank Jatim memiliki sistem yang sudah jalan dan mapan," ucap Basuki.

Basuki pun menilai jika interpelasi dipaksakan bukan menjadi solusi. Sebaliknya, justru akan timbul masalah baru yakni kegaduhan politik di tengah pandemi Covid-19.

"Sekarang situasinya tidak pas. Jangan lah menimbulkan kegaduhan yang justru membuang energi yang semestinya bisa kita gunakan untuk menyelamatkan nyawa rakyat," kata Basuki.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU