Pemerintah DIY Pertimbangkan Pembinaan Khusus bagi Remaja Pelaku Klitih di Jalanan
Peristiwa | 29 Desember 2021, 14:19 WIBYOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengungkapkan perlu ada pendekatan khusus bagi anak-anak yang terlibat kejahatan jalanan, termasuk klitih.
Menurut Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Sari Murti, Klitih adalah salah satu aksi kejahatan jalanan yang mengarah ke kriminal karena melukai orang lain bahkan bisa mengancam nyawa.
Menurut Sari, pendekatan bagi remaja yang diduga menjadi pelaku klitih tidak bisa hanya dengan ceramah. Terutama bagi mereka yang melakukannya atas dasar iseng.
Ia menyebut salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pembinaan khusus seperti merawat lansia di panti jompo.
"Ada juga kenakalan remaja yang iseng, kalau iseng perlakuan tidak semua ke ranah hukum. Perlu pembinaan secara khusus, misalnya dimasukkan ke panti jompo sentuh hatinya dengan merawat lansia," kata Sari Murti seperti dilansir Kompas.com, Selasa (28/12/2021).
"Kalau hanya ceramah masuk telinga kiri keluar telinga kanan," ucapnya.
Dari hasil pendataan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku klitih masih berusia belia yakni rentan usia 15 hingga 17 tahun.
Sari menyebut salah satu penyebab yang memicu pelaku melakukan klitih di jalanan adalah karena tidak nyaman saat berada di keluarga.
Terlebih, kata Sari para pelaku yang merupakan bagian dari sebuah geng di Yogyakarta itu lebih merasa diterima dan mendapatkan perhatian di kelompoknya.
Baca Juga: Kronologi 6 Pelaku Klitih Beraksi di Jakal Yogyakarta, Korban Ditendang dan Dibacok saat Pulang
"Sekarang ini banyak geng, mereka merasa lebih nyaman karena mungkin di dalam keluarga kurang mendapatkan perhatian. Setelah masuk geng mereka merasa diterima, remaja juga butuh pengakuan dari lingkungan," kata Sari.
Sementara itu, Sari Murti menambahkan butuh tempat khusus bagi anak-anak pelaku klithih yang mendapatkan diversi. Hal ini penting karena saat pelaku mendapatkan diversi pelaku biasanya dikembalikan ke orangtua masing-masing.
Sementara jika orangtua tidak siap menerima anaknya, maka kata Sri akan memicu pelaku untuk mengulangi aksi kejahatan kembali.
"Itukan kembali ke keluarga atau LPKS, itukan harus ada yang nampani (menerima). Orangtuanya disiapkan, kalau orangtua nggak siap nanti baleni meneh (ulang kembali)," kata dia.
Ia berharap kepada Pemerintah DIY agar dalam melakukan penanganan klitih tidak terjadi tumpang tindih. Terlebih saat ini setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tupoksi yang sama.
Lebih lanjut, Sari Murti menambahkan, yang terpenting adalah mensinergikan setiap program OPD. Sehingga, kebersamaan dalam melakukan penanganan klitih ini dapat lebih optimal.
"Harus lebih matang dulu konsepnya, jangan tumpang tindih antar OPD. Juga butuh pemetaan kenakalan remaja ini seperti apa," kata dia.
Sementara itu, melansir Kompas.id, Sekretaris Daerah DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, para pelaku klitih yang terbukti melakukan tindak pidana harus diproses secara hukum. Ia meminta polisi bertindak tegas.
”Kalau sudah tindak kriminal, ya, berurusan dengan polisi,” ujarnya.
Namun, Kadarmanta menyebut, selain menjalani proses hukum, para pelaku klitih yang masih anak-anak juga akan menjalani pembinaan.
Dia menuturkan, Pemda DIY akan membuat program pembinaan untuk anak-anak yang pernah terlibat klitih agar tidak mengulangi perbuatannya.
”Bagaimana membekali mental mereka dengan hal-hal yang positif dan memberikan pemberdayaan terhadap mereka sehingga kita bisa mengembalikan anak-anak itu pada keluarga dan masyarakat,” ujar Kadarmanta.
Sebelumnya, tagar #SriSultanYogyaDaruratKlithih sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter.
Klitih diperbincangkan lantaran maraknya korban yang mengalami aksi kejahatan jalanan di Yogyakarta.
Baca Juga: Ada Trik dari Polisi untuk Hindari Klitih atau Begal di Malam Hari, Ini Caranya
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV/Kompas.com/Kompas.id