Tolak UU Cipta Kerja, Guru Besar UGM Serukan Pembangkangan Sipil

YOGYAKARTA, KOMPAS TV - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar, mengajak masyarakat untuk menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR dan Pemerintah pada Senin (5/10/2020).

Namun, kata dia, tidak cukup hanya menyatakan sikap penolakan saja terhadap UU Cipta Kerja itu.

Melainkan, perlu dibarengi dengan desakan atau tekanan dari publik secara meluas. Terlebih, banyak pihak dirugikan dari adanya peraturan tersebut.

Baca Juga: Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Muhammadiyah: Kalau Keberatan, Lakukan Judicial Review ke MK

"Saya menawarkan, kita harus teriakkan bersama UU ini (Cipta Kerja), pembangkangan sipil barangkali atau apa istilahnya, silakan dipikirkan," kata Zaenal dalam konferensi persnya pada Selasa (6/10/2020).

Menurut mantan Direktur Pukat Fakultas Hukum UGM itu, UU Cipta Kerja tak hanya merugikan kalangan masyarakat secara individu, tetapi juga berdampak pada lingkungan.

Sebaliknya, kata dia, UU Cipta Kerja justru banyak menguntungkan investor dan mengabaikan hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, dia menambahkan, UU Cipta Kerja menjadikan sentralistik kekuasaan karena tidak sedikit kewenangan pemerintah daerah yang dipangkas bahkan hilang, kemudian digantikan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Baca Juga: Demo UU Cipta Kerja di Sukabumi Berlanjut, Diikuti Buruh dan Mahasiswa

Menrut Zaenal, desakan publik perlu disampaikan secara terus-menerus meskipun nantinya Presiden Jokowi tak akan menandatangani UU Cipta Kerja.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV