Kapolri Idham Azis Bicara Penggantinya di Hari Bhayangkara, Internal Polri Memanas Masuki Bulan Ini
Hukum | 1 Juli 2020, 13:23 WIB“Memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengabdi pada bangsa dan Negara,” ujarnya.
Baca Juga: Kapolri Idham Azis Ganti 2 Wakapolda dan Mutasi Ratusan Perwira Tinggi dan Menengah Polri
Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN).
“Ini supaya ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul,” tuturnya.
Ia mencontohkan isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian. Perlu ada koordinasi kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi. Jika perlu bisa melibatkan institusi TNI.
Ketiga, Kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga: Terhitung Mulai 1 Juli, Kapolri Perpanjang Operasi Aman Nusa II Penanganan Covid-19 hingga Agustus
Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014, Boni menilai, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal itu harus dipertahankan.
"Apalagi, pada tahun 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa," kata Boni.
Ia memperkirakan pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi Pemilu 2024.
Karena itu, kepolisian haruslah menjadi garda depan dalam menegakkan hukum, menindak setiap bentuk pelanggaran hukum, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam.
Baca Juga: Jokowi ke Polri di Hari Bhayangkara: Silakan Digigit Saja, Tidak Boleh Ada Satupun yang Main-main
Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi sebelumnya. Diketahui, catatan prestasi Idham Azis sukses memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan perdagangan manusia.
Ke depan, menurut dia, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba.
Selain itu, perdagangan manusia (human trafficking) harus diberantas tuntas. Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerja sama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri.
Ia mengatakan bahwa pedagangan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi.
"Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya," kata Boni.
Baca Juga: Tujuh Instruksi Jokowi ke Polri Di Hari Bhayangkara Ke-74
Kelima, Kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.
Hal ini penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika Kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.
“Kapolda-kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan Kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas. Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten atau kota,” ujar Boni.
Penulis : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV