> >

Aria Bima PDIP: Tak Perlu Ada Pemilu kalau Pelaksanaannya Begini, Enggak Perlu Pilkada Juga, Cukup

Rumah pemilu | 17 Februari 2024, 06:45 WIB
Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Aria Bima, menjawab pertanyaan salah satu awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/12/2023). (Sumber: ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aria Bima, menyoroti pelaksanaan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 yang dinilainya telah diwarnai kecurangan. 

Jika pelaksanaannya demikian, menurut Aria Bima, tidak perlu ada lagi pemilihan umum atau Pemilu. Termasuk pemilihan kepala daerah atau pilkada. 

"Saya tidak perlu lagi melihat adanya pemilu kalau pelaksanaan pemilu semacam ini (curang),” kata Aria Bima di Media Center TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Baca Juga: Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM dan Elpiji 3 Kg demi Makan Siang Gratis

“Dan apakah menjamin nanti pilkada? Enggak perlu pilkada, cukup kepala desa ditakut-takuti dana desanya, suruh cari suara saja sudah."

Aria menjelaskan, proses dalam mengikuti Pilpres 2024 memiliki perjalanan panjang yang harus dilewati. Mulai dari mendaftarkan calon, menyiapkan visi misi, melakukan kampanye dan sosialisasi, hingga menyiapkan agar kampanye berlangsung meriah.

Menurut politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu, hal tersebut mesti dilakukan agar pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan legitimasi dukungan dari pemilih.

Namun yang terjadi, kataAria, malah terdapat politisasi bantuan sosial atau bansos, intimidasi terhadap aparat desa, keterlibatan aparat yang tak netral, hingga politik uang dan manipulasi suara Pilpres 2024.

"Terus untuk apa kampanye? Untuk apa debat? Untuk apa tim narasi, tim substansi, tim para intelektual kita kumpulkan untuk menulis pertanyaan-pertanyaan debat," ujar Aria dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: KPU Buka Suara Terkait Adanya Perbedaan Data Perolehan Suara Pilpres, Begini Katanya

"Itu tak ada artinya semua pada saat di-closing dengan berbagai tindakan-tindakan yang sangat di luar prinsip-prinsip etika kita berdemokrasi.”

Dengan situasi tersebut, menurut Aria, apa pun kerja keras yang sudah dilakukan oleh tim kandidat, tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu.

Oleh karena itu, ia menilai tidak perlu ada lagi pemilu maupun pemilihan kepala daerah jika praktik serupa masih terus dilakukan.

Menurut Aria Bima, mudah saja dilakukan yakni dengan mengancam kepala desa oleh oknum aparat untuk mengumpulkan suara.

"Ancam saja itu kepala desa oleh oknum aparat kemudian suruh cari suara, lebih manjur tambahi uang, aja selesai itu bupatinya siapa yang kita kehendaki," tutur Aria. 

Baca Juga: Pesan Anies pada Pendukung di Tengah Ketertinggalan Suara Quick Count Pilpres

"Enggak ada visi misi, enggak ada kampanye debat kepala daerah, tidak penting itu. Sehebat apa pun kepala daerah itu berdebat, yang paling penting beli suara, ancam itu kepala desa dengan dana desanya.”

Adapun berdasarkan penghitungan langsung atau real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Jumat (16/2) pukul 23:45:57 WIB dengan persentase jumlah surat suara 63,10 persen, pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh suara sebesar 17,94 persen.

Paslon presiden dan wakil presiden nomor urut tiga itu berada di bawah paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (24,67 persen) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (57,39 persen).

Baca Juga: Rocky Gerung: Kita Berharap yang kalah Itu Ambil Posisi Beroposisi | ROSI

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas.com


TERBARU