Menkeu Sebut 24 Ribu Aplikasi Milik Pemerintah Tidak Beroperasi Multifungsi, Bikin Boros Anggaran

"Dari 24.000 aplikasi itu, kami pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau ditutup, dan pindahkan pelan-pelan," ungkapnya. 

Johnny mengatakan,penggunaan aplikasi pemerintah saat ini memang tidak efisien, lantaran masing-masing aplikasi bekerja sendiri, tidak terintegrasi. 

Bahkan, lanjut dia, setiap kementerian/lembaga serta pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda setiap unitnya. 

Di sisi lain, pemerintah juga menggunakan 2.700 pusat data dan hanya 3 persen yang berbasis cloud. 

Sisanya bekerja sendiri-sendiri yang mengakibatkan sangat sulit untuk terintegrasi guna menghasilkan satu data sebagai implementasi dati data driven policy di Indonesia. 

Baca Juga: Sri Mulyani Ajak Masyarakat Waspadai Gejolak Inflasi Global yang Bisa Persulit Masyarakat Beli Rumah

Oleh sebab itu, kata Johnny, pemerintah tengah menyiapkan super apps yang nantinya hanya akan mencakup sekitar 8-10 aplikasi saja untuk kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. 

"Jadi ini memang perlu disiapkan dengan benar karena sangat tidak efisien. Paling tidak hanya 8 aplikasi. Ini sedang kami siapkan dalam roadmap kami," tutur dia.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Purwanto

Sumber : kompas.com