PKS Minta Menko Luhut Tak Hanya Obral Janji Selesaikan Sengkarut Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tak hanya mengobral janji dalam penanggulangan masalah mahalnya harga minyak goreng di Indonesia. 

Menurut dia, sebaiknya Luhut langsung beraksi daripada hanya tebar ancaman akan menindak pengusaha yang masih bermain-main dalam masalah kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. 

Baca Juga: Luhut Teken Surat Audit Perusahaan Sawit dan Minyak Goreng Hari Ini

"Jangan obral janji. Hari gini, sudah lebih dari delapan bulan sengkarut minyak goreng, baru membuat statement seperti itu. Ke mana saja selama ini?" kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (7/6/2022). 

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menjelaskan, pemerintah sudah berulang kali menerbitkan kebijakan. Misalnya kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, yang pernah diterapkan, lalu dicabut dan sekarang ditetapkan kembali.

"Begitu juga kebijakan subsidi. Mulanya subsidi migor diterapkan di tingkat pengecer. Kebijakan tersebut dicabut, lalu diterapkan subsidi migor curah di tingkat produsen. Sekarang kebijakan subsidi tersebut dicabut kembali. Termasuk juga kebijakan larangan ekspor CPO yang buka-tutup," ujarnya. 

Ia menyebut, tindak lanjut kasus perizinan ekspor yang melibatkan produsen minyak goreng yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi, bukan sekadar kejahatan oknum korporasi, belum terlihat kemajuannya.

"Jadi Menko Marves jangan sekadar gagah-gagahan PHP (pemberi harapan palsu, -red) publik. Yang dibutuhkan publik adalah bukti. Masyarakat tengah menunggu janji Presiden, bahwa harga minyak goreng turun sesuai HET (harga eceran tertinggi, -red)," kata Mulyanto. 

Sementara itu, Luhut menyatakan, telah menandatangani surat perintah audit terhadap perusahaan kelapa sawit dan minyak goreng. Dengan ditekennya surat tersebut, audit akan segera dimulai.

"Iya, akan mulai. Hari ini akan saya tanda tangan, nanti BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, -red) mulai audit," kata Luhut kepada wartawan usai peresmian investasi PT Nestle Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas TV