PPP: Jangan Dikte Presiden Jokowi, Tak Harus Ahok Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengimbau kepada seluruh partai politik untuk tak menyodorkan nama atau mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kadernya dipilih menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. 

Adapun nanti lokasi IKN akan pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

"Presiden enggak usah didikte siapa sosok yang akan ditunjuk sebagai kepala otorita. Karena kepala otorita itu meskipun sifatnya pemerintah daerah khusus, itu setingkat kementerian terkait pengalokasian anggaran. Artinya orang yang ditunjuk Presiden langsung," kata pria yang karib disapa Awiek kepada wartawan, Jumat (28/1/2022). 

Baca Juga: Jokowi Pertimbangkan 6 Nama Ini Jadi Kepala Otorita IKN: Ada Ahok, Ridwan Kamil dan Risma

Saat ini, banyak yang menggaungkan atau menggiring opini nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama untuk dipilih menjadi Kepala Otorita IKN.

Menurut dia, Kepala Negara pasti memiliki kriteria tersendiri ihwal sosok yang akan dipilih menjadi nakhoda dalam pembangunan IKN nanti. 

"Tidak harus Pak Ahok, banyak figur-figur yang lain saya kira. Biarlah Presiden diberikan keleluasaan tentunya Presiden sudah mengantongi calon yang pas, tidak usah dipaksa-paksa," ujarnya.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menyebut, empat nama tersebut ialah ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya Tumiyana dan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. 

Baca Juga: Sekjen PDIP Sebut Ahok Pantas Jadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara yang Baru

"Tahun 2020 kemarin Bapak Presiden menyebutkan 4 nama yang kemungkinan akan menjadi kepala Otorita IKN Nusantara. Di antaranya Pak Bambang Brodjonegoro, Basuki Tjahaja Purnama, Tumiyana dan Azwar Anas," ujarnya. 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV