Jokowi Berharap Pendanaan Ibu Kota Baru Berasal dari Investasi

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat pemerintah bersama Pansus RUU IKN saat belum disahkan, disebutkan biaya untuk pembangunan IKN sebesar Rp466 triliun. Namun, hanya 20 persen atau Rp90 triliun yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Sisanya, sebesar Rp252,5 triliun berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha. Kemudian, sekitar Rp123,2 triliun dianggarkan melalui pendanaan skema swasta atau badan usaha milik negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan dana PEN 2022 sebesar Rp451 triliun yang sudah dianggarkan di APBN tahun ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan menyeleksi proyek mana saja di IKN yang bisa menggunakan dana PEN.

Ia menegaskan, meski dana PEN sebagian digunakan untuk IKN, tidak akan mengganggu penanganan Covid dan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Jokowi Sebut Kemungkinan Istana dan Sejumlah Kementerian Akan Pindah ke IKN pada 2024

"Dalam persiapan, pembangunan, pemindahan, serta penyelenggaraan pemerintahan khusus IKN ini, pendanaannya akan berasal dari berbagai sumber mulai dari APBN maupun sumber-sumber lain sesuai dengan UU," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, dikutip Rabu (19/1/2022).

"Pendanaan ini juga dipastikan tidak akan mengganggu penanganan Covid-19 dan juga program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," ujarnya.

Penulis : Kurniawan Eka Mulyana Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV