Wakil Ketua Komisi II: Memaksakan Pemilu 15 Mei, Meningkatkan Politik Bernuansa SARA
Politik | 11 Oktober 2021, 13:39 WIB
JAKARTA, KOMPAS TV - DPR dan pemerintah belum satu suara ihwal hari pemungutan suara Pemilu 2024 mendatang. Salah satu penyebabnya karena sejumlah anggota legislatif tak setuju dengan usulan tanggal pencoblosan pada 15 Mei 2024 mendatang.
Opsi dari dari kalangan anggota DPR, yakni pesta demokrasi digelar pada 21 Februari mendatang. Hal ini demi menghindari manuver politik bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) karena bila berlangsung di bulan Mei itu berbarengan dengan bulan Ramadhan.
"Selain itu, bulan ramadhan sebagai puncak kampanye, juga berpotensi meningkatkan eskalasi politik identitas dan manuver politik bernuansa SARA," kata Wakil Ketua Komisi II Luqmah Hakim kepada KOMPAS TV, Senin (11/10/2021).
Baca Juga: Fraksi PDIP Tak Setuju dengan Usulan Pemerintah soal Pemilu Digelar pada 15 Mei 2024
Politikus PKB itu menyatakan tak ingin melihat keutuhan NKRI terancam akibat Pemilu 2024. Oleh sebab itu, pihaknya tetap akan mendorong pesta demokrasi digelar pada 21 Februari karena jauh lebih ideal dan rasional.
"Memaksakan coblosan Pemilu 15 Mei dan Pilkada 27 November, selain tidak realistis untuk dilaksanakan, juga akan menimbulkan beban petugas penyelenggara pemilu yang melampaui kemampuan rata-rata manusia," ujarnya.
Ia menjelaskan, tahun 2019 dengan satu pemilu saja, ratusan petugas KPPS meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit.
"Kita bisa bayangkan, tahun 2024 dengan beban Pemilu dan Pilkada Serentak dalam waktu berdekatan, akan berapa ribu petugas meninggal dunia dan jatuh sakit?" kata dia.
Baca Juga: Mendagri Rapat dengan Jokowi, Pembahasan Jadwal Pemilu 2024 di DPR Batal
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV