> >

Soal Karhutla, Ancaman Jokowi akan Copot Pangdam, Kapolda, Dandim Hingga Kapolres Masih Berlaku

Peristiwa | 23 Februari 2021, 20:55 WIB
Presiden Jokowi memberi sambutan dalam perayaan Imlek Nasional. (Sumber: Setpres)

JAKARTA, KOMPAS TV - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan soal aturan main dalam ulaya mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Adapun aturan main itu yakni Jokowi tak akan segan-segan mencopot sejumlah jabatan penting di tubuh TNI dan Polri, terutama yabg berada di daerah yang tak serius menangani karhutla.

Jokowi menegaskan aturan main tersebut sudah dimulai sejak 2016 dan masih berlaku hingga kini. Adapun jabatan yang akan dicopot jika lalai antara lain Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres.

Baca Juga: Potensi Karhutla Masih Bisa Terjadi, Presiden Jokowi: 99% Kebakaran Hutan adalah Ulah Manusia!

“Sekali lagi ini untuk mengingatkan agar tidak lupa pada aturan main yang sudah kita sepakati di 2016," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, yang dikutip dari laman Presidenri.go.id pada Selasa (23/2/2021).

"Di 2016 kita punya kesepakatan. Kesepakatannya adalah bagi Pangdam, Kapolda, Kapolres, Danrem, dan Dandim yang baru agar tahu dan aturan mainnya tetap sama."

Jokowi mengutarakan bahwa aturan main tersebut belum berubah atau masih tetap sama. Aturan itu akan dipakai jika kebakaran hutan dan lahan membesar hingga tak tertangani.

"Kalau di wilayah saudara-saudara ada kebakaran dan membesar dan tidak tertangani dengan baik, aturan mainnya tetap sama, belum saya ganti," ujar Jokowi.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ingatkan Jajaran Perkuat Sinergi Hadapi Ancaman Karhutla

"Saya kira kita masih ingat semuanya. Kalau yang ikut rutin setiap tahun pertemuan seperti ini dengan saya pasti masih ingat, yaitu dicopot, yaitu diganti."

Karena itu, Jokowi mengingatkan kepada seluruh jajaran terkait agar tidak mengendurkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan.

Jokowi berharap jajarannya menyiapkan rencana pencegahan yang matang dan detail terkait hal tersebut. Selain itu, juga perlunya sinergi yang kuat antarlembaga.

“Kita harapkan sebuah rencana pencegahan yang matang, yang detail, sinergi semakin kuat, dan eksekusi lapangan yang semakin efektif," tuturnya.

Baca Juga: Antisipasi Karhutla, Yayasan Rumah Amal Muwahiddin Bangun Sumur Bor di Parit Demang

Jokowi menjelaskan, berdasarkan laporan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), pada 2021 sebagian besar wilayah Indonesia diperkirakan masih akan hujan menengah tinggi hingga April.

Kemudian juga La Nina, kata Jokowi, masih akan bertahan hingga semester satu tahun ini. Baru pada Mei akan menjadi fase transisi.

"Bulan Mei diperkirakan akan menjadi fase transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Tapi kita harus tetap waspada, jangan lengah,” ucap Jokowi.

Jokowi menambahkan, pihaknya telah menerima laporan soal kebakaran hutan dan lahan yang sudah mulai terjadi sejak akhir Januari 2021.

Baca Juga: Jokowi Terbitkan PP Nomor 16 Tahun 2021, IMB Dihapus dan Ini Penggantinya

Di Provinsi Riau, kata dia, sudah terjadi sebanyak 29 kejadian, lalu di Kalimantan Barat sudah 52 kejadian.

Meskipun di kedua daerah tersebut saat ini masih bisa tertangani dengan baik, Jokowi mengingatkan agar Gubernur Riau dan Kalimantan Barat tetap waspada agar Karhutla tidak meluas lagi.

Jokowi tak ingin pengalaman kebakaran hutan dan lahan yang hebat pada 2015 terulang lagi.

“Saya ingat betul di 2015 saya mau ke Riau, ke Pekanbaru, turunnya di Padang. Seingat saya mungkin delapan jam saya lewat darat. Jangan sampai kejadian lagi,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Keluarkan PP Soal Aturan Luas Perkebunan Sawit hingga Tembakau

Terkait karhutla di Provinsi Riau, Jokowi mengapresiasi langkah cepat dari pemerintah provinsi setempat yang telah menetapkan status siaga darurat karhutla.

Dengan langkah cepat tersebut, diharapkan penanganan di lapangan bisa lebih cepat dan lebih baik.

“Ini bagus, bersiap-siap. Jangan sampai nanti administrasinya, payung hukumnya belum siap sudah kebakarannya membesar, mau melakukan sesuatu enggak ada payung hukumnya," ucap Jokowi.

"Saya kira Gubernur Riau benar, didahului dulu. Karena Riau memang untuk kebakaran hutan ini dari pengalaman yang lalu-lalu angkanya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain."

Baca Juga: Jokowi Sebut Perlu Rancangan Akurat dan Detail Atasi Krisis Akibat Covid-19

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan bahwa Pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla pada Februari 2021.

Lalu pada Mei hingga Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi hal yang sama. Adapun puncaknya diperkirakan berada pada Agustus dan September.

“Kita harus betul-betul tahu puncaknya kapan sehingga persiapannya apa dimulai dari sekarang," kata Jokowi.

"Planning-nya disiapkan, organisasinya dicek betul sudah bekerja atau tidak. Pada saat betul-betul nanti panas, kita sudah siap semuanya."

Baca Juga: Jokowi Tinjau Food Estate di Sumba Tengah NTT

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU