BPIP Minta Ada Rumusan Lebih Rinci di Revisi UU ITE
Peristiwa | 19 Februari 2021, 18:11 WIB
JAKARTA, KOMPAS.TV- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berharap rencana revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (ITE) bisa memperjelas pasal-pasal karet. Seperti halnya, pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian.
Demikian Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Benny Susetyo mengatakan kepada Kompas.TV pada Jumat, (19/2/2021). “Revisi UU ITE harus memperjelas apa maksud pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam rumusan lebih rinci sehingga tidak timbul multitafsir,” kata Benny Susetyo.
Baca Juga: Kapolri Mengaku Serba Salah Terima Aduan UU ITE, Karena Terjadi Pengelompokan
Benny menuturkan, persoalan utama UU ITE adalah pada pasal 27-29. Menurutnya, pasal-pasal tersebut sebagai pasal karet dan perlu lebih diperjelas definisinya. Sehingga tidak ada lagi tudingan kriminalisasi melalui UU ITE.
“Dan tidak ada lagi asumsi-asumsi dalam UU ITE,” ujarnya.
Dikonfirmasi KompasTV, kapan waktu yang tepat untuk pemerintah mengajukan permohonon ke DPR terkait revisi UU ITE.
“Untuk mengajukan revisi UU ITE, pemerintah butuh proses. Sebaiknya memang Kapolri sebagai langkah cepat, mengambil peran atas persoalan UU ITE,” katanya.
Baca Juga: Ingatkan Pemerintah, Formappi: Revisi UU ITE Jangan Hanya Jargon Politik
Kapolri, sambung Benny, bisa membuat pedoman tentang bagaimana jajarannya dalam penanganan kasus yang merujuk pada UU ITE.
Penulis : Ninuk-Cucu-Suwanti
Sumber : Kompas TV