Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Ditaksir Rugikan Negara Rp20 Triliun, 10 Kali Kerugian Korupsi E-KTP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kejaksaan Agung terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Pihak Kejagung memperkirakan kerugian karena korupsi pengelolaan dana investasi BUMN itu mencapai Rp20 Triliun.

Bila taksiran kerugiaan itu benar, angkanya hampir setara 10 kali lipat kerugian karena korupsi E-KTP senilai Rp2,3 Triliun. Taksiran kerugian itu juga melampaui kerugian korupsi PT Jiwasraya sebesar Rp16,8 Triliun.

Namun, angka kerugian kasus dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan ini lebih kecil dari kerugian korupsi Asabri yang mencapai Rp23,7 Triliun.

Baca Juga: Tersangka Korupsi PT Asabri Heru Hidayat Punya 20 Kapal Tanker, Segini Tarif Sewanya

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyebut, kerugian BPJS Ketenagakerjaan itu terjadi setidaknya dalam tiga tahun terakhir.

Febrie mempermasalahkan pengambilan keputusan BUMN itu mengelola dana nasabah.

"Kalau itu kerugian atas risiko bisnis, apakah analisanya sebodoh itu sampai menyebabkan kerugian Rp20 triliun?" kata Febrie di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (11/2).

Menurutnya, pihak Kejagung masih menyelidiki apakah analisis keuangan BPJS Ketenagakerjaan salah atau kerugian ini akibat kesengajaan.

Febrie membandingkan pula dengan perusahaan pada umumnya yang menuai kerugian karena keputusan bisnis berisiko besar.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Surplus, Dirut: Tak Ada Lagi Tunggakan ke Rumah Sakit

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV