Pemprov DKI Akan Kaji Rencana Sekolah Tatap Muka

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkaji keputusan pemerintah yang membolehkan pembelajaran secara tatap muka. Kajian akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama satu bulan ini.

"Di Jakarta kita akan lakukan kajian, sesuai fakta (dan) data. Kita lihat perkembangan satu bulan ke depan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2020).

Kajian akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta secara internal dengan para pakar, epidemiolog, dan Satgas Covid-19 pusat. Setelah itu akan diputuskan.

"Pak gubernur nanti memimpin rapat-rapat dialog diskusi. Dan akan kita putuskan," ujar Riza.

Pemprov DKI Jakarta akan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan perudang-undangan, protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Baca Juga: PGRI Dukung Pemerintah Buka Sekolah Tatap Muka

Terkait syarat-syarat dan panduan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri, seperti kesiapan protokol kesehatan yang ketat di sekolah, Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkannya.

"Memang ada beberapa syarat seperti sarana prasarana, wastafel ada thermogun, hand sanitizer. Itu sudah semua kami siapkan. Kami di internal dinas pendidikan sudah menyiapkan protokol kesehatan terkait dengan kemungkinan dibukanya tatap muka," tutur Riza.

Namun Pemprov DKI Jakarta juga memerhatikan kesediaan orang tua murid untuk mengizinkan anaknya sekolah tatap muka.

"Kalau orangtuanya tidak mengizinkan, maka orangtuanya punya hak untuk tidak mengirim dan mengantarkan anaknya ikut sekolah," ucap Riza.

Terkait fleksibilitas kewenangan yang diberikan pemerintah pusat untuk memulai sekolah tatap muka secara bertahap atau serentak, Riza mengatakan, bisa saja dilakukan secara bertahap.

"Bisa saja alternatif. Umpamanya mulai dari sekolah tinggi dulu seperti kampus, lalu SMA/SMK. Nanti secara bertahap diatur, jumlahnya diatur, jaraknya diatur. Kemudian SMP, SD, TK dan PAUD.

"Jadi saya kira ada tahapan-tahapannya diatur oleh dinas pendidikan. Tapi sekali lagi, kapan dimulainya akan kita kaji," tutup Riza.

Pemerintah Putuskan Sekolah Tatap Muka Dibolehkan

Setelah melalui melalui evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri sebelumnya, pemerintah membolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka.

SKB empat menteri ini berlaku mulai Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2029 atau bulan Januari 2021.

Hal ini diumumkan oleh para menteri terkait dalam pengumuman keputusan bersama empat menteri mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19, dalam konferensi pers dan paparan di laman akun Youtube Kemendikbud, Jumat (20/11/2020).

Dalam pemaparannya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, pemerintah telah mengizinkan sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka.

"Saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, (tapi) tidak diwajibkan," kata Nadiem.

Baca Juga: Ini Syarat Sekolah Menggelar Pembelajaran Tatap Muka

Pemerintah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memutuskan, apakah pembelajaran tatap muka tersebut bisa dilakukan atau tidak.

"Perbedaan SKB ini dari sebelumnya, peta zona risiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemerintah daerah yang menentukan. Sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail," tutur Nadiem.

Kepala daerah, lanjut Nadiem, bisa melakukan pembukaan secara serentak atau bertahap. "Jadi di kecamatan tertentu, mungkin akan dibuka tahap pertama, tahap kedua. Tapi ini adalah kewenangan kepala daerah."

Fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi pemerintah daerah terhadap tingkat keamanan dan kesehatan Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Selain itu, terdapat dua pihak lainnya yang ikut memutuskan pembelajaran tatap muka itu bisa dilakukan atau tidak. Yakni di ruang lingkup sekolah.

"Pembelajaran tatap muka harus seizin tiga pihak. Yakni pemerintah daerah setempat, sekolah, dan perwakilan orang tua melalui komite sekolah," ujar Nadiem.

Tiga pihak inilah yang akan berperan untuk memutuskan untuk pembukaan sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

Namun begitu, orang tua masih memiliki hak untuk melarang anaknya untuk bersekolah jika tidak yakin dengan kondisi pembelajaran tatap muka.

"Kalau pun sekolah dibuka, orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk tidak bersekolah tatap muka. Jadi hak terakhir masih di orang tua," ungkapnya.

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV