> >

Luhut Panjaitan Diperintah Presiden Jokowi Tangani Corona dalam 2 Pekan

Update corona | 15 September 2020, 16:42 WIB
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan usai dilantik Presiden Joko Widodo (Sumber: KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk menangani penyakit virus corona (Covid-19). Luhut Binsar Panjaitan akan bekerja sama dengan Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo.

Perintah itu diturunkan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas secara virtual kemarin, Senin (14/9/2020).

Dalam perintahnya, Luhut Binsar Panjaitan dan Doni Monardo diminta fokus dalam penanganan virus corona di sembilan provinsi yang berkontribusi besar dalam peningkatan kasus corona secara nasional.

Sembilan provinsi tersebut yakni, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan ditambah Papua.

Baca Juga: Jokowi: Jangan Terburu-buru Tutup Wilayah untuk Kendalikan Covid-19

Usai mendapat perintah tersebut, Luhut Binsar Panjaitan segera mengundang kepala daerah serta pimpinan TNI/Polri di sembilan provinsi tersebut untuk melakukan rapat koordinasi secara virtual.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran. Yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate,” tegas Luhut yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Selasa (15/9/2020).

Untuk mencapai tiga sasaran penanganan penularan Covid-19 di sembilan provinsi utama itu, Luhut mengaku telah menyusun tiga strategi.

Pertama mengenai, Operasi Yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Ketiga, penanganan secara spesifik klaster-klaster Covid-19 di setiap provinsi.

“Kita harus melakukan Operasi Yustisi untuk menegakkan pelaksanaan protokol kesehatan. Karena kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, maka mau PSBB sampai 10 kali juga kondisi tidak akan segera membaik,” tegasnya kepada para kepada para peserta rapat virtual.

Baca Juga: Pemerintah Akan Kirim MUI dan BPOM ke China Buat Pastikan Vaksin Covid-19 Halal

Penulis : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU