Situasi Makin Panas, Pemimpin Filipina Perintahkan Militer Fokus ke Laut China Selatan

MANILA, KOMPAS.TV - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, hari Senin (27/2/2023), mengatakan misi utama militer negaranya berubah, kini memusatkan upaya untuk memastikan perlindungan teritorial dalam sengketa dengan China dan persaingan AS-China semakin sengit.

Seperti laporan Associated Press, Rabu (28/2/2023), Presiden Ferdinand Marcos Jr menekankan urgensi pergeseran fokus militer pada pertahanan eksternal dalam pidatonya di depan pasukan. Dia berbicara dua minggu setelah memanggil duta besar China untuk memprotes penggunaan laser militer oleh penjaga pantai China yang membuat beberapa awak kapal patroli Filipina di Laut China Selatan menjadi buta sementara.

Filipina mengutuk insiden 6 Februari dalam salah satu dari lebih dari 200 protes diplomatik yang dilayangkan terhadap aksi agresif China di jalur air yang disengketakan sejak tahun lalu.

China menuduh Filipina menyusup ke wilayahnya dan mengatakan penjaga pantainya menggunakan laser yang tidak berbahaya untuk melacak kapal Filipina. China mengeklaim sebagian besar dari Laut China Selatan sebagai wilayahnya.

"Saya mengatakan misi Anda di AFP berubah," ujar Marcos kepada pasukan yang dimaksudkan sebagai Angkatan Bersenjata Filipina.

"Selama bertahun-tahun, kita berhasil menjaga perdamaian dan mempertahankan pemahaman dengan semua tetangga kami. Namun sekarang, hal-hal mulai berubah dan kita harus menyesuaikan diri."

Dia mengatakan batas-batas negaranya dipertanyakan, "Dan ada banyak hal yang sedang terjadi sehingga angkatan udara memiliki misi besar untuk sepenuhnya mengamankan Filipina." Dia juga menekankan "intensifikasi persaingan antara negara adidaya."

Marcos tidak memberikan rincian atau menyebut China dalam pidatonya di Provinsi Cebu, tetapi menekankan kebijakan luar negeri Filipina tetap berkomitmen untuk perdamaian.

Baca Juga: Usai Insiden Laser Kapal China, Filipina Pertimbangkan Patroli Gabungan dengan AS-Australia di LCS

Meskipun menjadi negara yang relatif kecil, "Kita masih harus berjuang untuk hak setiap orang Filipina, karena Filipina adalah negara berdaulat dan memiliki pemerintahan yang berfungsi," katanya.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Associated Press